Jepara, Jatengnews.id – Seratus hari pertama masa kepemimpinan Bupati Jepara Witiarso Utomo dan Wakil Bupati Muhammad Ibnu Hajar diwarnai dengan langkah nyata mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat desa.
Melalui program unggulan “Bupati Ngantor di Desa”, pemerintah Kabupaten Jepara mengusung semangat pelayanan yang lebih proaktif, partisipatif, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Program ini dirancang untuk membawa jajaran pemerintah langsung ke tengah-tengah warga, agar lebih cepat menyerap aspirasi, menyelesaikan persoalan yang ada di lapangan, serta mengidentifikasi potensi lokal sebagai dasar pembangunan daerah.
Baca juga : Bupati Jepara Witiarso Sebut Festival Gunungan Jadi Warisan Budaya
Bupati Jepara Witiarso Utomo menegaskan bahwa program ini adalah wujud komitmen pemerintah untuk menghadirkan pelayanan yang inklusif dan responsif.
“Kami ingin memastikan pembangunan tidak hanya dilakukan dari atas ke bawah, tetapi dari bawah ke atas—berbasis suara warga dan kebutuhan nyata di desa,” ujar Mas Wiwit didampingi Wabup Gus Hajar dan Pj Sekda Ary Bachtiar saat kegiatan Capaian Progam 100 Hari Bupati dan Wabup Jepara yang digelar di Sokorame Cafe, Rabu (4/6/2025).
Selama 100 hari pertama, program ini telah terlaksana dengan terserapnya aspirasi dari 88 desa di delapan kecamatan. Rinciannya warga 8 desa di Kecamatan Donorojo, Kecamatan Kalinyamatan 12 desa, Kecamatan Keling 12 desa, Kecamatan Mayong 18 desa, Kecamatan Karimunjawa 4 desa, Kecamatan Kembang 11 desa, Kecamatan Nalumsari 15 desa dan 8 desa di Kecamatan Pakisaji.
Saat kegiatan Bupati Ngantor di Desa, kepala desa hingga tokoh masyarakat masing-masing desa di tiap kecamatan tersebut hadir dan menyampaikan aspirasinya langsung ke Bupati Jepara dan jajarannya.
Dari pelaksanaan program ini, tercatat sebanyak 294 aspirasi dan usulan masyarakat yang berhasil dikumpulkan. Aspirasi tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari infrastruktur, kesejahteraan, pelayanan kesehatan, wisata, pendidikan, hingga pengembangan ekonomi lokal.
Setiap kunjungan dilengkapi dengan forum serap aspirasi dan Focus Group Discussion (FGD), serta diwarnai dengan kegiatan pendukung seperti bazar UMKM dan pembukaan tenda pelayanan publik langsung di desa.
Hadirnya pelayanan publik dalam program Bupati Ngantor di Desa disambut antusias ini oleh berbagai elemen masyarakat. Dalam 100 hari, tercatat telah diterbitkan 186 Kartu Identitas Anak (KIA), 100 Akta Kelahiran, 26 Akta Kematian, dan 1.242 Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Layanan kesehatan gratis juga telah diakses oleh 1.151 warga. Selain itu 95 warga tercatat sebagai akseptor program Keluarga Berencana (KB). Di bidang peternakan, pemerintah juga melakukan 100 kali pemeriksaan dan pengobatan hewan ternak milik warga.
Untuk mendukung pengembangan ekonomi masyarakat, pemerintah telah menerbitkan 101 Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha kecil, menyelenggarakan sosialisasi peluang kerja untuk 200 peserta di empat kecamatan, serta memberikan layanan informasi ketenagakerjaan kepada ratusan warga. Bazar UMKM yang diselenggarakan di tiap lokasi turut memberikan ruang promosi dan pemasaran bagi pelaku usaha lokal.
Dukungan sosial juga diberikan dalam berbagai bentuk bantuan, di antaranya 168 paket untuk ibu hamil, 600 paket bibit tanaman sayur, 100 paket bibit belimbing, 700 paket tanaman konservasi, dan 175 paket bantuan logistik. Di bidang pendidikan, pemerintah menyerahkan 140 buku untuk perpustakaan desa, 23 paket bantuan beasiswa untuk siswa SD kurang mampu, 13 paket bantuan alat olahraga, 243 buku edukatif “7 Kebiasaan Baik”, dan 10 paket perlengkapan sekolah.
Sebagai bagian dari perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat, telah direalisasikan pula 5 program bantuan Rumah Layak Huni, program Gemar Ikan senilai Rp18,7 juta, 21 bantuan zakat produktif dengan total nilai Rp63 juta, 14 bantuan sosial senilai Rp14 juta, serta 31 bantuan pendidikan untuk siswa kurang mampu dengan nilai total Rp18,5 juta.
Bupati Jepara, Witiarso Utomo, menegaskan bahwa pendekatan pembangunan partisipatif akan terus menjadi prioritas utama dalam pemerintahannya.
“Kami percaya bahwa pembangunan yang baik harus dimulai dari mendengarkan. Program ini bukan sekadar kunjungan, tapi bentuk komitmen kami untuk hadir, melihat, dan merasakan langsung apa yang dirasakan masyarakat. Setiap aspirasi yang kami dengar akan menjadi pijakan dalam merancang kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Baca juga : Dongkrak Ekonomi Daerah, Calon Bupati Jepara Mas Wiwit Berkomitmen Majukan UMKM
Pemerintah Kabupaten Jepara akan terus melanjutkan dan memperluas pelaksanaan program ini sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka menengah. Seluruh aspirasi dan temuan selama 100 hari kerja ini akan menjadi fondasi perencanaan pembangunan Jepara yang Makmur, Unggul, Lestari, dan Religius (MULUS). (Nizar-03)
