KARANGANYAR, Jatengnews.id – Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026 telah berakhir dan ditutup pada Senin (23/6/2025).
Sejumlah SMP yang berada di wilayah pinggiran Kabupaten Karanganyar kurang diminati.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Karanganyar memperpanjang masa pendaftaraan di sekolah-sekolah tersebut. Perpanjangan masa pendaftaran SPMB dilakukan secara offline.
Baca juga: SDN Sepi Peminat, Komisi D DPRD Semarang Dorong Ada Pendaftaran Offline
Ketua Panitia SPMB Karanganyar, Joko Purwanto menyampaikan, secara umum pelaksanaan SPMB 2025 berjalan baik, jika dibandingkan dengan tahun lalu.
Menurut Joko, dari hasil evaluasi, sekolah di pinggiran tidak memenuhi kuota dan kurang diminati.
Sekolah sepi peminat ini mayoritas berada di wilayah pinggiran. Seperti di wilayah 4J, Jatipuro, Jatiyoso, Jumapolo dan Jumantono. Lalu SMP di Colomadu dan Jenawi.
“Dari hasil evaluasi, SPMB berjalan lancar. Memang ada beberapa sekolah masih kosong belum penuh sesuai kuota, karena sepi peminat. Tapi daya tampung masih ada,”ujarnya, Kamis (26/6/2025).
Salah satu faktor penyebab sekolah masih sepi peminat, selain kurangnya bibit murid, sekolah dekat dengan sekolah swasta.
“Sekolah negeri kalah bersaing dengan sekolah swasta. Saat ini, pendaftaran SPMB SMP masih dibuka secara offline bagi sekolah-sekolah yang belum memenuhi daya tampung,”jelasnya.
Terkait jalur afirmasi warga miskin (gakin), Joko mengatakan tidak ada temuan masalah. Dalam proses SPMB melalui jalur afirmasi gakin, masih berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) berkaitan dengan data sebagai warga kurang mampu. Pemkab menetapkan kuota jalur afirmasi dalam SPMB tahun ini sebesar 20 persen.
Baca juga: SD Negeri di Karanganyar Sepi Pendaftar, Kalah Saing dengan Swasta
Terpisah, Ketua Komisi D DPRD Karanganyar Ali Akbar menjelaskan, SPMB berjalan baik. Ali mencontohkan, SMP di Karangpandan misalnya telah menyediakan operator untuk murid yang mengalami kendala.
Mengenai beberapa sekolah negeri terutama SD, yang minim siswa karena kalah bersaing dengan sekolah swasta. “Persoalan ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah. Kebanyakan, itu kalau SD lari ke swasta, karena memang kalah dari segi fasilitas,”tegasnya.(02).
