SURAKARTA, Jatengnews.id — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta Bank Jateng agar memprioritaskan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) guna memperkuat ekonomi kerakyatan.
Hal tersebut disampaikan dalam seminar bertema “Memperkuat Peran BPD sebagai Mitra Strategis Pemerintah Daerah melalui Inovasi Pembiayaan dan Pinjaman Daerah” yang digelar di Hotel Sunan Solo, Jumat (17/4/2026).
“Di Jawa Tengah itu Bank Jateng saya tekankan KUR untuk ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan itu harus kita hidupkan, dengan diberikan KUR yang rendah,” tegas Luthfi.
Menurutnya, akses pembiayaan berbunga rendah melalui KUR penting untuk melindungi masyarakat dari jeratan pinjaman online maupun rentenir yang menawarkan bunga tinggi.
Luthfi juga menekankan bahwa bank pembangunan daerah (BPD) harus mengambil peran lebih besar sebagai penggerak ekonomi daerah. Tidak hanya menjalankan fungsi administratif, BPD diharapkan mampu menopang ekonomi rakyat, mendorong investasi, serta memperkuat pembiayaan pembangunan.
“Kami itu bukan superman yang semuanya harus bisa. Jadi kita super team, karenanya semuanya kita gandeng untuk membangun suatu wilayah,” ujarnya.
Ia menambahkan, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun transfer dari pusat menuntut pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pertumbuhan baru, termasuk melalui investasi dan penguatan peran bank daerah.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Jateng, Bambang Widiyatmoko, menyebut penurunan transfer ke daerah harus dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat peran strategis BPD dalam pembiayaan pembangunan.
“Pada tahun 2025, Bank Jateng telah menyalurkan kredit pemerintah daerah sebesar Rp330 miliar. Pada tahun 2026, alokasi penyaluran untuk pinjaman daerah kami sesuaikan dari Rp330 miliar menjadi Rp1 triliun,” ujarnya.
Ia menegaskan, BPD tidak cukup hanya menjadi penyalur kredit, tetapi juga harus menjadi mitra pemerintah daerah dalam memastikan proyek berjalan tepat waktu, termasuk melalui proyeksi arus kas dan pengawasan pembiayaan.
Senada, Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah, Agus H. Widodo, menilai BPD harus “naik kelas” dengan tidak hanya menjadi tempat penyimpanan dana pemerintah daerah.
Menurutnya, BPD perlu bertransformasi menjadi pengelola aliran dana daerah secara aktif, menjaga stabilitas likuiditas, sekaligus menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi regional.(02)
