SEMARANG, Jatengnews.id — Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengukuhkan Buyung Wiromo Samudro sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gardhika Bhakti Praja, Selasa (8/7/2025).
Buyung menggantikan Tri Handoyo yang memasuki masa pensiun pada Mei 2025. Dalam arahannya, Gubernur Luthfi berharap Kepala BPKP yang baru dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi pengawasan terhadap berbagai program pembangunan di Jawa Tengah.
Baca juga: Gubernur Ahmad Luthfi Gratiskan Siswa Miskin Bisa Sekolah Swasta
“Saya yakin dan percaya Pak Buyung bisa langsung berkolaborasi. Banyak hal yang akan kita kerjakan bersama, terutama untuk menciptakan pemerintahan yang clear dan good government,” kata Luthfi.
Ia menegaskan, pengawasan tak hanya dilakukan pada tataran pelaksanaan, tapi juga sejak tahap perencanaan dan monitoring program. Fokus utamanya mencakup program prioritas Pemprov, program strategis nasional (PSN), serta pengelolaan bantuan keuangan dan dana desa.
“PSN jadi prioritas pertama. Lalu pengawasan terhadap bantuan keuangan desa juga sangat penting karena desa adalah basis pembangunan kita,” tegasnya.
Luthfi menyebut, selama ini rentang koordinasi antara Pemprov dan desa masih cukup jauh. Karena itu, program Kecamatan Berdaya akan dioptimalkan untuk menjangkau desa-desa secara langsung, dengan pengawasan ketat dari BPKP dan APIP.
Senada, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Keuangan Daerah Setyo Nugroho menyebut tiga fokus pengawasan BPKP: pengadaan barang dan jasa, efektivitas program Pemda dan pemdes, serta manajemen risiko pembangunan.
“Sekitar 80 persen kasus yang ditangani KPK berasal dari sektor pengadaan barang dan jasa. Ini jadi perhatian utama kami,” kata Setyo.
Baca juga: Gubernur Ahmad Luthfi akan Gelar Retret Pejabat Pemprov Jateng
Buyung Wiromo Samudro sendiri menyatakan kesiapan untuk mendukung penuh program prioritas Gubernur Jawa Tengah.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami akan bersinergi dengan semua pihak—Pemprov, aparat penegak hukum, bahkan akademisi—untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Sebelum menjabat di Jawa Tengah, Buyung merupakan Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur di BPKP Pusat.(02)
