KARANGANYAR, Jatengnews.id – Setelah dilaporkan ke Ombudsman Wilayah Jawa Tengah oleh masyarakat, pengadaan seragam sekolah di SMP Negeri 1 Jatipuro Karanganyar dihentikan.
Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang (Kabid) SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Karanganyar, Joko Purwanto setelah audiensi dengan Komisi D DPRD di Gedung DPRD setempat pada Jumat (11/7/2025) siang.
Baca juga: DPRD Karanganyar akan Panggil Disdikbud Terkait Polemik Seragam Sekolah
Komisi D DPRD Karanganyar memanggil Disdikbud menyikapi pengadaan seragam yang dilakukan oleh sekolah. Padahal, pengadaan seragam oleh sekolah dilarang sebagaimana diatur dalam Permendikbud No 50 tahun 2022 serta putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Joko Purwanto mengatakan, Disdikbud menerima laporan adanya pengadaan seragam yang dilakukan oleh SMP Negeri 1 Jatipuro. Laporan masyarakat, kata Joko, juga disampaikan kepada Ombudsman Wilayah Jawa Tengah.
“Ombudsman meminta klarifikasi Disdikbud. Kami kemudian memanggil kepala sekolah setempat. Kepala sekolah mengakui ada pemesanan seragam. Namun pemesanan seragam dilakukan orangtua dan pihak ketiga. Bukan pemesanan seragam dari pihak sekolah,”ujarnya.
Joko menegaskan, meminta kepada pihak sekolah untuk menghentikan pengadaan seragam sekolah tersebut.
Selanjutnya sekolah menghentikan rencana pengadaan seragam selanjutnya.
Baca juga: Ombudsman Dalami Laporan Masyarakat Soal Jual Beli Seragam Sekolah di Karanganyar
“Kami mengingatkan kepada seluruh kepala sekolah untuk tidak memungut seragam atau pungutan lain dalam proses SPMB. Dengan alasan apapun sekolah tidak boleh jual beli seragam,”tegasnya.
Terpisah, Ketua Komisi D Ali Akbar menyampaikan persoalan laporan pengadaan seragam telah selesai.
“Pengadaan seragam sudah dihentikan oleh sekolah. Ke depan jangan sampai terulang kembali. Kami minta agar Disdikbud meningkatkan pengawasan pada saat SPMB,”tukasnya. (02)
