
SEMARANG, Jatengnews.id – Wali Kota Semarang, Agustina, mengusulkan pembangunan tiga Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri baru di Kota Semarang.
Langkah ini diambil untuk menjawab keresahan masyarakat terkait sistem zonasi dan terbatasnya akses pendidikan tingkat menengah atas di sejumlah wilayah.
Baca juga : Makin Eksis Wali Kota Semarang Agustina Hadirkan Pameran Berkala Khusus Pokdarwis
Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang, Bambang Pramusinto, menyatakan pihaknya siap mendukung penuh kebijakan tersebut. Sejak awal 2024, Dinas Pendidikan telah mengusulkan pembangunan SMA di lima kecamatan yang tergolong blank spot, yakni Candisari, Gajahmungkur, Gayamsari, Semarang Timur, dan Tugu. Namun, usulan tersebut belum sepenuhnya terealisasi.
“Dulu sudah pernah diajukan pembangunan SMA di Kota Semarang. Sekarang, seiring dengan rencana kebijakan Ibu Wali, Dinas Pendidikan akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, sekaligus membuat kajian sebagai bahan pengusulan pembangunan tiga SMA baru,” ujar Bambang saat diwawancarai di kantornya, Senin (14/7).
Ia menjelaskan bahwa mekanisme pembangunan SMA Negeri berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah kota hanya bertugas menyiapkan lahan, sementara pembangunan fisik ditanggung oleh provinsi.
“Saat ini, Kecamatan Tugu menjadi lokasi paling siap karena lahannya sudah tersedia dan feasibility study juga telah rampung. Untuk wilayah Candisari dan Gajahmungkur, Pemkot mengusulkan pemanfaatan gedung SMPN 5 Semarang karena keterbatasan lahan,” tambahnya.
Sementara itu, Wali Kota Semarang, Agustina, menegaskan bahwa usulan pembangunan SMA Negeri ini merupakan bagian dari komitmennya dalam meningkatkan kualitas dan pemerataan akses pendidikan di Semarang.
“Kami mengusulkan tiga SMA Negeri baru, khususnya di kecamatan yang belum memiliki fasilitas tersebut, seperti Gajahmungkur, Candisari, Genuk, dan Tugu,” ujar Agustina.
Baca juga : Perluasan Jangkauan Pelayanan Kesehatan Terus Diupayakan Wali Kota Semarang Agustina
Menurutnya, pembangunan ini diharapkan mampu mengatasi kendala zonasi yang kerap dikeluhkan masyarakat. “Saat kepala daerah di Jateng dilantik, kami dikumpulkan oleh Pak Gubernur. Beliau menegaskan komitmen untuk memperkuat layanan infrastruktur dasar, termasuk pendidikan dan kesehatan,” imbuhnya. (03)