PATI, Jatengnews.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di daerah.
Luthfi mendorong seluruh pemerintah kabupaten/kota agar menggabungkan berbagai program melalui pendekatan konvergensi, sehingga intervensi yang dilakukan benar-benar terasa manfaatnya bagi masyarakat.
“Kita tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kita harus bergerak bersama, mengeroyok permasalahan kemiskinan secara terpadu,” tegas Gubernur Jateng Ahmad Luthfi saat memberikan arahan dalam acara Konvergensi Penanganan Kemiskinan Lintas Sektor Provinsi Jawa Tengah, di Pendopo Kabupaten Pati, Senin (4/8/2025).
Baca juga: Pemprov Jateng dan BKKBN Perkuat Sinergi Cegah Stunting
Konvergensi program, lanjutnya, adalah strategi yang menggabungkan berbagai intervensi secara terukur, tepat sasaran, dan berdampak langsung, mulai dari bantuan pangan, sosial, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga peningkatan pendapatan masyarakat.
“Kalau kita keroyok bareng, tidak akan ada lagi masyarakat miskin ekstrem di Jawa Tengah. Prinsipnya, semua ini untuk masyarakat kita,” tandasnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah menunjukkan, persentase penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 9,48 persen, turun 0,10 persen poin dibandingkan September 2024 yang mencapai 9,58 persen. Jumlah penduduk miskin juga berkurang 29,65 ribu orang, menjadi 3,37 juta jiwa.
Capaian tersebut, menurut Luthfi, merupakan hasil dari implementasi konvergensi program yang terus diperkuat di berbagai daerah. Ia optimistis, bila model ini dijalankan secara konsisten di seluruh kabupaten/kota, target penghapusan kemiskinan ekstrem dapat tercapai.
Bupati Pati, Sudewo, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa pihaknya telah menjalin kerja sama dengan TNI dan Polri melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas sejak April lalu, guna memperkuat ketahanan pangan daerah.
“Awalnya kami fokus di sektor pertanian, dengan target produksi padi minimal 10 ton per hektare. Pati sudah surplus 200 ribu ton beras per tahun. Tapi kita ingin lebih dari itu, yaitu memastikan kesejahteraan petani ikut meningkat,” ujar Sudewo.
Baca juga: Kolaborasi Berbuah Hasil, Kemiskinan Jateng Terus Menurun
Atas dorongan Gubernur, peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas kini diperluas untuk ikut terlibat dalam pengentasan kemiskinan, bersama penyuluh pertanian lapangan (PPL), pendamping desa, dan elemen lainnya.
Sebagai bentuk dukungan, Pemkab Pati memberikan tunjangan operasional sebesar Rp300 ribu per bulan, ditambah dukungan dari Pemprov sebesar Rp200 ribu, sehingga total Rp500 ribu per bulan untuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Adapun PPL mendapat tambahan Rp250 ribu per bulan.
“Dengan gotong royong semua pihak, kita yakin penanganan kemiskinan bisa dilakukan lebih komprehensif dan tuntas,” kata Sudewo.(02)
