28.9 C
Semarang
, 22 Agustus 2025
spot_img

Pemprov Jateng Tegaskan Penertiban Sumur Minyak Ilegal Usai Kebakaran di Blora

Taj Yasin menyampaikan duka mendalam kepada para korban, sekaligus menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam.

BLORA, Jatengnews.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan penanganan cepat dan langkah tegas usai terjadinya kebakaran sumur minyak di Dusun Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora.

Kebakaran yang terjadi pada Rabu dini hari, 20 Agustus 2025, itu mengakibatkan tiga orang meninggal dunia, sejumlah warga luka-luka, serta memaksa sekitar 750 jiwa mengungsi.

Baca juga: Wagub Taj Yasin Tinjau Pengelolaan Limbah Rumah Potong Ayam, Bisa Dicontoh Daerah Lain

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, meninjau langsung lokasi kejadian bersama jajaran Forkopimda Blora dan sejumlah pejabat provinsi pada Jumat (22/8/2025).

Taj Yasin menyampaikan duka mendalam kepada para korban, sekaligus menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam.

“Kami berupaya agar api segera bisa dikendalikan. Pemerintah hadir untuk menangani sekaligus memastikan kejadian ini tidak terulang,” ujar Taj Yasin di lokasi kejadian.

Menurutnya, salah satu penyebab maraknya sumur-sumur minyak baru adalah kesalahpahaman masyarakat terhadap regulasi yang berlaku. Ia menjelaskan bahwa terbitnya Undang-Undang serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 bukan berarti membuka legalitas untuk pengeboran sumur baru.

“Banyak yang mengira setiap sumur baru otomatis bisa dilegalkan. Padahal aturan itu hanya mengatur pengelolaan sumur tua yang sudah ada, dan itu pun dengan syarat tertentu seperti survei kelayakan dan pengawasan,” jelasnya.

Terkait hal itu, Pemprov Jateng telah membentuk satuan tugas khusus (Satgas) untuk menertibkan praktik pengeboran ilegal, bekerja sama dengan Pertamina dan para ahli migas. Penertiban serupa juga akan dilakukan di daerah lain yang memiliki potensi kasus serupa, seperti di Cilacap.

Baca juga: Taj Yasin Dampingi Wakil Presiden Tinjau Pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis di Magelang

Menanggapi isu relokasi, Wagub menyatakan bahwa saat ini belum ada rencana relokasi warga. Fokus utama pemerintah adalah pada proses penertiban dan pemulihan kondisi warga terdampak.

“Kami akan lakukan pendataan rumah warga yang rusak, dan memastikan bantuan segera diberikan. Semua laporan dan dokumen juga sedang dikaji agar penanganan tepat sasaran,” pungkasnya.

Pemprov bersama pemerintah pusat dan kabupaten akan terus bersinergi dalam penanganan bencana dan pencegahan kejadian serupa di masa depan.(02)

Berita Terkait

BERITA TERBARU

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

BERITA PILIHAN