KARANGANYAR, Jatengnews.id – Suasana tegang terjadi di depan Kantor Bupati Karanganyar, Senin (25/8/2025), saat ratusan warga tampak melakukan aksi unjuk rasa menuntut penurunan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta harga kebutuhan pokok yang terus mengalami kenaikan.
Ketegangan memuncak saat massa merasa tidak puas dengan pernyataan Bupati Karanganyar, Rober Christanto, yang hadir di lokasi.
Baca juga: Dua Pejabat Utama Polres Karanganyar Diganti
Aksi dorong pun terjadi antara pengunjuk rasa dan aparat kepolisian. Bahkan, sejumlah petugas terkena lemparan botol air mineral. Aparat akhirnya merespons dengan menyemprotkan water canon dan menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Beberapa peserta aksi diamankan oleh petugas.
Namun, kericuhan ini ternyata hanyalah bagian dari simulasi penanganan aksi unjuk rasa anarkis yang digelar oleh Polres Karanganyar bersama Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
Wakapolres Karanganyar, Kompol Miftakhul Huda, mewakili Kapolres AKBP Hadi Kristanto, menjelaskan bahwa simulasi ini melibatkan sekitar 450 personel gabungan.
Mereka terdiri dari anggota Polres Karanganyar, Satpol PP, serta beberapa satuan seperti Sat Intelkam, Sat Reskrim, Sat Samapta, dan Bhabinkamtibmas dari masing-masing Polsek.
“Simulasi penanganan aksi unjuk rasa ini merupakan kegiatan rutin. Skenario kali ini menampilkan demonstrasi warga yang menuntut penurunan PBB dan harga kebutuhan pokok,” ujar Kompol Miftakhul Huda.
Baca juga: Polres Karanganyar Amankan Dua Pelaku Pengedar Narkotika
Ia menambahkan, seluruh fungsi di lingkungan Polres Karanganyar dilibatkan untuk memastikan sinergi dan kesiapan dalam menjaga stabilitas dan keamanan wilayah.
Bupati Karanganyar Rober Christanto, yang turut hadir menyaksikan simulasi, memberikan apresiasi terhadap kegiatan tersebut.
“Ini sangat luar biasa. Simulasi ini merupakan bentuk kesiapan Polres Karanganyar dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan, termasuk potensi aksi unjuk rasa di masa depan,” kata Rober. Simulasi ini diharapkan menjadi langkah preventif untuk menjaga kondusivitas daerah serta meningkatkan koordinasi antara aparat dan pemerintah dalam menghadapi situasi darurat yang mungkin terjadi.(02)
