JAKARTA, Jatengnews.id – Eksekutif Senior Syariah Bank Jateng, Agus Sapto Prasetio menyampaikan bahwa Bank Jateng menegaskan komitmennya mendukung pembiayaan sektor perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Hal ini disampaikan dalam Roundtable Discussion bertajuk “Peningkatan Akses Air dan Sanitasi melalui Pembiayaan Perumahan” di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (12/8/2025).
Baca juga : Bank Jateng Permudah ASN di Pati Miliki Rumah
Menurut Agus, perumahan yang layak tidak cukup hanya menyediakan atap dan dinding, tetapi harus memastikan terpenuhinya akses dasar masyarakat.
“Bank Jateng berkomitmen menjadi bagian dari solusi perumahan nasional. Melalui skema FLPP, kami tidak hanya menyalurkan pembiayaan rumah bersubsidi, tetapi juga memastikan aspek kesehatan, keberlanjutan, dan kualitas hidup masyarakat terpenuhi,” ujar Agus.
Ia menambahkan, posisi Bank Jateng sebagai bank pembangunan daerah menjadikannya strategis dalam memperluas jangkauan pembiayaan hingga ke pelosok.
“Kami meyakini, rumah layak huni dengan akses air bersih dan sanitasi akan meningkatkan taraf hidup keluarga sekaligus mendorong pembangunan ekonomi daerah,” tambahnya.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam forum tersebut, hingga 2023 masih terdapat 27,4 juta rumah tangga (36,85%) di Indonesia yang tinggal di rumah tidak layak huni. Backlog kepemilikan rumah juga masih tinggi, dengan sekitar 70% dihuni keluarga miskin dan MBR.
Permasalahan semakin kompleks karena terkait sanitasi. Pada 2024, hanya 11,8% rumah tangga memiliki akses air minum aman, sementara 55,39% sumber air minum terkontaminasi E.coli. Bahkan, 2,8 juta rumah tangga masih melakukan praktik buang air besar sembarangan.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), Ananta Wiyogo, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyukseskan program perumahan rakyat.
“SMF berperan menyediakan pembiayaan jangka panjang melalui skema blended finance. Dengan begitu, kami bisa membantu menurunkan beban fiskal pemerintah sekaligus memastikan MBR mendapatkan akses rumah dengan bunga tetap 5% selama 20 tahun,” jelas Ananta.
Sejak 2018 hingga Juli 2025, SMF tercatat telah menyalurkan Rp28,56 triliun pembiayaan untuk 764.131 unit rumah subsidi melalui program FLPP.
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menargetkan pembangunan 3 juta unit rumah untuk mengatasi backlog, termasuk melalui program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dan FLPP.
Hira Laksamana, Special Advisor PKP, menegaskan bahwa penyediaan rumah rakyat bukan hanya tentang jumlah unit, tetapi juga kualitas lingkungan.
“Kami membangun lebih dari sekadar rumah, tetapi juga harapan dan martabat setiap keluarga. Program FLPP dan perbaikan kualitas sanitasi permukiman menjadi kunci untuk mewujudkan lingkungan sehat, aman, dan berkelanjutan,” ujar Hira.
Program FLPP sendiri memberikan tenor hingga 20 tahun dengan bunga tetap 5%, serta subsidi uang muka Rp4 juta (non-Papua) dan Rp10 juta (Papua). Harga rumah yang bisa dibiayai berkisar Rp166 juta (Jawa, Sumatra) hingga Rp240 juta (Papua).
Sebagai penyelenggara forum, Water.org Indonesia menekankan bahwa perumahan tidak bisa dipisahkan dari aspek air bersih dan sanitasi.
“Rumah layak huni harus dilihat lebih luas, bukan sekadar bangunan tempat tinggal, tetapi juga lingkungan sehat bagi keluarga. Integrasi akses air dan sanitasi dalam program perumahan adalah kunci untuk meningkatkan kualitas hidup,” tegas perwakilan Water.org Indonesia.
Forum ini juga menghadirkan delegasi Filipina, di antaranya Social Housing Finance Corporation (SHFC) dan Pag-IBIG Fund, untuk berbagi pengalaman dalam pembiayaan perumahan rakyat. Kolaborasi lintas negara ini diharapkan menjadi inspirasi dalam memperkuat kebijakan perumahan di Indonesia.
Baca juga : Bank Jateng Perkuat Komitmen Salurkan KPR FLPP untuk MBR di Jawa Tengah
Dengan keterlibatan Bank Jateng bersama SMF, PKP, Water.org, pemerintah, dan mitra internasional, forum ini menegaskan pentingnya gotong royong dalam menyediakan hunian yang bukan hanya terjangkau, tetapi juga sehat, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat. (03)
