JAKARTA, Jatengnews.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan kesiapannya menjalankan program Hospital Based Specialist Education atau pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit. Program ini dinilai menjadi langkah strategis untuk mengatasi keterbatasan jumlah dokter spesialis di Indonesia.
Direktur RSUD dr. Moewardi, dr. Zulfachmi Wahab, mengatakan bahwa selama ini pendidikan dokter spesialis hanya berpusat di institusi akademik seperti universitas. Melalui program baru ini, rumah sakit juga akan mengambil peran sebagai institusi penyelenggara pendidikan.
“Dengan skema hospital based, rumah sakit bisa menjadi penyelenggara pendidikan dokter spesialis. Ini adalah terobosan penting,” ujar Zulfachmi dalam konferensi The 2nd International Conference on Advancing Postgraduate Medical Education (PGME) di Jakarta, Rabu (27/8).
Tujuh rumah sakit milik Pemprov Jateng yang disiapkan untuk menjalankan program ini antara lain, RSUD dr. Moewardi (Surakarta), RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo (Banyumas), RSUD dr. Rehatta (Jepara), RSJD dr. Amino Gondohutomo (Semarang), RSJD dr. Arif Zainudin (Surakarta), RSJD dr. RM Soedjarwadi (Klaten), RSUD dr. Adhyatma MPH / RSUD Tugurejo (Semarang).
Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan bahwa Pemprov Jateng mendukung penuh program ini dan telah memulai implementasi di dua rumah sakit.
“Saat ini RSUD Moewardi di Surakarta dan RSUD Margono di Purwokerto sudah menjalankan program tersebut. Kami siap memperluasnya ke rumah sakit lain,” kata Sumarno.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut memberikan dukungan terhadap program ini sebagai bagian dari transformasi sistem kesehatan nasional. Ia menekankan pentingnya memperluas akses layanan spesialis di seluruh daerah.
Baca juga: Rumah Sakit Swasta di Jateng Diminta Jadi Mitra Program Speling
“Tujuan kami adalah memastikan seluruh masyarakat, bahkan di daerah terpencil, dapat memperoleh layanan medis berkualitas tanpa harus menunggu lama,” kata Budi.
Sebagai bagian dari acara konferensi, juga dilakukan penyerahan sertifikat akreditasi institusi pendidikan dari ACGME International, serta penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung pemerataan layanan kesehatan.
Langkah ini diharapkan mampu mempercepat distribusi dokter spesialis ke berbagai wilayah, mengurangi kesenjangan layanan, dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara nasional.(02)
