SEMARANG, Jatengnews.id — Bupati Karanganyar, H. Rober Christanto, menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diselenggarakan di Gedung Gradika Bakti Praja, Semarang, Kamis (25/9/2025) siang.
Rakor ini dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dan dihadiri oleh para kepala daerah atau perwakilannya dari 35 kabupaten/kota, serta perwakilan dari perbankan dan pengembang.
Baca juga: Bupati Rober Christanto Lepas Ratusan JCH Asal Karanganyar
Bupati Karanganyar menyambut baik pelaksanaan forum koordinasi ini. Ia menilai bahwa program FLPP sangat strategis dalam mendukung terwujudnya hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat, termasuk di wilayah Karanganyar.
“Pemerintah Kabupaten Karanganyar akan menindaklanjuti hasil rakor ini dengan mendorong percepatan layanan perizinan dan mendukung para pengembang, agar masyarakat bisa segera mendapatkan rumah yang layak dan terjangkau,” ujar Bupati Rober Christanto.
Ia juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam mendukung percepatan pembangunan perumahan rakyat, sebagai bagian dari kontribusi terhadap target nasional Program 3 Juta Rumah.
“Program FLPP memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat, seperti uang muka ringan, subsidi biaya premi asuransi, cicilan terjangkau, dan bunga maksimal lima persen,” tambahnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengungkapkan bahwa backlog atau kekurangan kebutuhan rumah di Jawa Tengah saat ini masih mencapai 1,357 juta unit. Oleh karena itu, percepatan pembangunan menjadi kebutuhan mendesak.
“Sejumlah kendala seperti perizinan yang lambat dan keterbatasan sarana dasar seperti PDAM dan PLN harus segera diatasi melalui sinergi antara provinsi, kabupaten/kota, perbankan, dan pengembang,” jelas Gubernur.
Sebagai tindak lanjut, Gubernur menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan segera mengeluarkan surat edaran kepada bupati/wali kota serta pengembang untuk mempercepat proses perizinan.
“Termasuk pemecahan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang kami targetkan maksimal 10 hari kerja,” tegasnya.
Dengan koordinasi dan sinergi lintas sektor, program FLPP diharapkan dapat berjalan lebih optimal guna mengurangi angka kekurangan rumah dan memberikan akses hunian yang layak bagi masyarakat Jawa Tengah. (Adv-02)
