SEMARANG, Jatengnews.id – Pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat membuat pendapatan sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Tengah menurun drastis.
Setiap daerah diperkirakan kehilangan sekitar Rp180 hingga Rp200 miliar, sehingga berpengaruh pada kemampuan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan.
Baca juga: Pemprov Jateng Dorong Pengelolaan Sampah Terpadu Antarwilayah Aglomerasi
Kepala Bappeda Jawa Tengah, Harso Susilo, mengatakan penurunan itu sangat signifikan, terutama bagi daerah dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang masih tinggi.
“Rata-rata turunnya segitu, antara 180-an sampai 200 sekian miliar. Itu sangat berarti, apalagi bagi kabupaten kecil yang masih menghadapi kemiskinan dan pengangguran tinggi,” ujarnya, Selasa (7/10/2025).
Ia berharap Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudhi Sadewa, dapat menambah alokasi TKD secara nasional agar daerah tetap memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menjalankan program pembangunan.
“Semoga dengan Pak Menteri Keuangan yang baru bisa menambah total dana TKD dan program pusat maupun luar negeri yang masuk ke Jateng,” katanya.
Harso menjelaskan, total dana TKD yang diterima Jawa Tengah tahun ini berkurang sekitar Rp1,4 hingga Rp1,5 triliun atau sekitar 24 persen dari total sebelumnya. Kondisi tersebut berdampak besar pada pembangunan infrastruktur di berbagai sektor.
“Turunnya enggak main-main. Itu sangat berpengaruh untuk pembangunan fisik yang biayanya besar,” jelasnya.
Meski begitu, Harso memastikan pemeliharaan infrastruktur tetap menjadi prioritas. Menurutnya, sejumlah proyek baru akan tertunda, namun perawatan fasilitas yang sudah ada tidak boleh berhenti.
“Pemeliharaan jangan sampai berhenti. Jalan berlubang tetap kita tambal, meski proyek peningkatan atau pembangunan baru harus ditunda,” tegasnya.
Baca juga: Bank Jateng Launching Kartu Kredit Indonesia Bareng Pemkab Grobogan
Ia menambahkan, hasil efisiensi anggaran tahun 2025 memungkinkan Pemprov Jateng menjaga layanan dasar, terutama di bidang jalan dan irigasi.
“Kita tidak akan membiarkan jalan rusak parah. Infrastruktur dasar tetap dijaga agar masyarakat tetap merasakan manfaatnya,” tandas Harso.(02)
