Beranda Daerah DPRD Jawa Tengah Perketat Sistem Kerja, Pimpinan Tak Lagi Terima Tunjangan Perumahan

DPRD Jawa Tengah Perketat Sistem Kerja, Pimpinan Tak Lagi Terima Tunjangan Perumahan

Mohammad Saleh menyampaikan perubahan sistem kerja DPRD Jawa Tengah untuk lebih responsif terhadap masyarakat di Pekalongan.

Mohammad Saleh. (Foto : Dok DPRD Jateng)
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh. (Foto : Dok DPRD Jateng)

PEKALONGAN, Jatengnews.id – DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan sejumlah perubahan dalam sistem kerja agar lebih tertata dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Setiap fraksi dan alat kelengkapan dewan kini memiliki jadwal tugas yang lebih terstruktur, termasuk mekanisme penerimaan tamu dan kegiatan konsultasi publik.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mengungkapkan hal tersebut usai menghadiri Forum Group Discussion (FGD) bersama puluhan wartawan di Kota Pekalongan, Kamis (16/10/2025).

Baca juga : PBPI Jateng Resmi Dilantik Mohammad Saleh Minta Olahraga Padel Makin Populer

Menurutnya, perubahan ini merupakan tindak lanjut dari berbagai masukan masyarakat dan kalangan mahasiswa. Salah satu langkah konkret yang diambil yaitu kebijakan baru terkait penghentian tunjangan perumahan bagi pimpinan DPRD.

“Mulai Oktober ini, kami para pimpinan DPRD sudah tidak lagi menerima tunjangan perumahan. Pemerintah provinsi menyediakan rumah dinas yang dapat digunakan sebagai tempat aktivitas, diskusi, dan menerima tamu. Ini bagian dari komitmen kami menjawab tuntutan publik,” jelas Saleh.

Saleh menegaskan, langkah tersebut diambil sebagai wujud transparansi dan tanggung jawab moral terhadap kepercayaan masyarakat. Ia berharap kebijakan baru itu dapat memperkuat citra lembaga legislatif sebagai wakil rakyat yang berintegritas.

“Kami berkomitmen untuk bekerja secara transparan, mendengarkan aspirasi masyarakat, dan menjalin komunikasi positif dengan seluruh elemen, termasuk media,” ujarnya.

Selain itu, Saleh juga menekankan pentingnya menjaga hubungan profesional antara DPRD dan media. Ia mengaku memahami bahwa kritik merupakan bagian dari kerja jurnalistik, namun berharap pemberitaan dapat tetap berimbang dan sesuai konteks.

Baca juga : Mohammad Saleh Apresiasi Pemprov Jateng Luncurkan Beasiswa Santri

“Kadang apa yang disampaikan dalam diskusi panjang bisa dipotong dan judulnya tidak sesuai. Jadi, kami berharap komunikasi dengan media bisa lebih terbuka. Jika ada yang perlu dikonfirmasi, silakan hubungi kami langsung,” pungkasnya. (ADV)

Exit mobile version