PEKALONGAN, Jatengnews.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, mengajak insan media di wilayah Pantura untuk terus bersinergi dalam membangun Jawa Tengah sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
Ajakan tersebut disampaikan Saleh saat menghadiri Forum Group Discussion (FGD) bersama puluhan wartawan dari Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Pemalang di Kota Pekalongan, Kamis (16/10/2025).
Menurut Saleh, sinergi antara lembaga legislatif dan media sangat penting untuk mendorong pembangunan daerah yang konstruktif dan transparan.
Baca juga : Mohammad Saleh Dukung Program Internet Gratis Pemprov Jateng
“Media memiliki peran penting dalam mengawal pembangunan daerah. Kami di DPRD Jawa Tengah terus berbenah agar bekerja lebih transparan dan akuntabel. Kritik dan masukan dari rekan-rekan media menjadi bagian dari kontrol publik yang kami butuhkan,” ujarnya.
Saleh menjelaskan, DPRD Jawa Tengah kini tengah melakukan sejumlah perubahan sistem kerja agar lebih tertata dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Setiap fraksi dan alat kelengkapan dewan kini memiliki jadwal tugas yang jelas, termasuk mekanisme penerimaan tamu dan kegiatan konsultasi publik.
Salah satu langkah konkret adalah penghentian tunjangan perumahan bagi pimpinan DPRD Jawa Tengah yang mulai diberlakukan pada Oktober 2025.
“Mulai Oktober ini kami para pimpinan DPRD sudah tidak menerima tunjangan perumahan. Pemerintah provinsi menyediakan rumah dinas untuk aktivitas, diskusi, dan menerima tamu. Ini bagian dari komitmen kami menjawab tuntutan publik,” jelasnya.
Saleh menegaskan, kebijakan tersebut merupakan bentuk transparansi dan tanggung jawab moral terhadap kepercayaan masyarakat, sekaligus memperkuat citra DPRD sebagai lembaga legislatif yang berintegritas.
Dalam kesempatan yang sama, Saleh juga menyinggung sejumlah isu aktual, salah satunya mengenai regulasi transportasi online. Ia menyebut persoalan transportasi berbasis aplikasi menyangkut banyak aspek hukum yang perlu dibahas lintas undang-undang.
“Soal transportasi online ini kompleks. Ada kaitannya dengan Undang-Undang Angkutan Jalan, ketenagakerjaan, dan regulasi transportasi online itu sendiri. Karena mereka dianggap mitra, para pengemudi belum bisa mendapat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan maupun Kesehatan,” paparnya.
Ia menegaskan, DPRD Jawa Tengah siap menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat dalam menyampaikan aspirasi terkait isu-isu publik.
Selain itu, Saleh juga menyoroti perubahan ekosistem media akibat kemajuan teknologi digital dan media sosial. Arus informasi yang begitu cepat, katanya, menimbulkan tantangan tersendiri bagi media dalam menjaga akurasi dan etika pemberitaan.
“Sekarang setiap menit publik bisa mendapat berita baru dari berbagai kanal. Ini tantangan baru bagi media, bagaimana menjaga keseimbangan antara kecepatan dan kebenaran informasi,” ujarnya.
Saleh berharap hubungan antara DPRD dan media dapat terus dijaga dalam koridor profesionalisme. Ia memahami bahwa kritik merupakan bagian dari kerja jurnalistik, namun berharap pemberitaan tetap berimbang dan sesuai konteks.
“Kadang apa yang disampaikan dalam diskusi panjang bisa dipotong dan judulnya tidak sesuai. Jadi, kami berharap komunikasi dengan media bisa lebih terbuka. Jika ada yang perlu dikonfirmasi, silakan hubungi kami langsung,” tambahnya.
Menutup kegiatan, Saleh berharap forum seperti FGD di Pekalongan dapat dilakukan secara rutin untuk memperkuat hubungan antara DPRD dan media.
“Kalau bisa, kegiatan seperti ini dilakukan sebulan sekali. Kita bisa berdialog santai, saling memahami posisi masing-masing. Yang penting, kita sama-sama punya niat baik untuk kemajuan daerah,” tuturnya.
Saleh kembali menegaskan komitmen DPRD Jawa Tengah untuk bekerja transparan, akuntabel, dan terbuka terhadap kritik yang membangun.
Baca juga : Ekonomi Jateng Terus Tumbuh Mohammad Saleh Minta Pemprov Pertahankan Kerja Kolaboratif
“Harapan saya, media dan DPRD bisa menjadi mitra strategis dalam menciptakan Jawa Tengah yang maju, sejahtera, dan berintegritas,” pungkasnya. (ADV)
