PEKALONGAN, Jatengnews.id – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) didorong untuk segera turun tangan menyikapi tayangan salah satu televisi swasta nasional yang menuai protes dari kalangan pesantren di berbagai daerah.
Dorongan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, usai menghadiri Forum Group Discussion (FGD) bersama puluhan wartawan di Kota Pekalongan, Kamis (16/10/2025).
Menurut Saleh, tayangan yang menimbulkan keresahan di masyarakat pesantren itu perlu segera dievaluasi oleh KPI karena menyangkut produk jurnalistik yang ditayangkan secara luas.
Baca juga : Wakil Ketua DPRD Jateng Mohammad Saleh Minta Sport Tourism Jawa Tengah Digarap Serius
“Tayangan itu tentu terikat dengan produk jurnalistik. Di sini ada Komisi Penyiaran, kami minta untuk turun tangan dan mengevaluasi terkait dengan apa yang sudah diproduksi,” ujar Saleh.
Ia menegaskan pentingnya tabayyun atau klarifikasi langsung dari pihak televisi swasta untuk memahami kehidupan pesantren secara objektif dan faktual. Saleh menilai, setiap pemberitaan seharusnya mengedepankan prinsip check and recheck serta cover both side agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
“Kalau dilihat, sumber informasinya banyak diambil dari netizen. Nah, itu perlu dikaji — siapa sumbernya, dari pihak mana, dan seperti apa konteksnya. Ini menjadi pelajaran penting bahwa sumber informasi harus jelas dan berimbang,” tegasnya.
Politisi Partai Golkar itu juga menilai, peristiwa ini menjadi momentum bagi seluruh media untuk memperkuat etika jurnalistik dan kehati-hatian dalam menyajikan informasi.
Di sisi lain, Saleh menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan media dalam membangun daerah secara konstruktif. Menurutnya, media memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan publik dan menjaga transparansi pemerintahan.
Saat ini, DPRD Jawa Tengah tengah melakukan sejumlah perubahan sistem kerja agar lebih tertata dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Setiap fraksi dan alat kelengkapan dewan kini memiliki jadwal tugas yang lebih terstruktur, termasuk mekanisme penerimaan tamu dan kegiatan konsultasi publik.
Salah satu langkah konkret, lanjut Saleh, adalah penghentian tunjangan perumahan bagi pimpinan DPRD Jawa Tengah yang mulai diberlakukan pada Oktober 2025.
“Mulai Oktober ini kami para pimpinan DPRD sudah tidak menerima tunjangan perumahan. Pemerintah provinsi menyediakan rumah dinas sebagai tempat aktivitas, diskusi, dan menerima tamu. Ini bagian dari komitmen kami menjawab tuntutan publik,” jelasnya.
Saleh menegaskan, kebijakan tersebut merupakan bentuk transparansi dan tanggung jawab moral terhadap kepercayaan masyarakat. Ia berharap, langkah serupa dapat memperkuat citra DPRD sebagai lembaga legislatif yang berintegritas.
Selain itu, Saleh juga berharap forum seperti FGD di Pekalongan dapat dilakukan secara rutin untuk mempererat hubungan antara DPRD dan insan media.
“Kalau bisa kegiatan seperti ini dilakukan sebulan sekali. Kita bisa berdialog santai dan saling memahami posisi masing-masing. Yang penting, kita sama-sama punya niat baik untuk kemajuan daerah,” ujarnya.
Menutup kegiatan, Saleh menegaskan kembali komitmen DPRD Jawa Tengah untuk bekerja transparan, mendengarkan aspirasi masyarakat, serta menjalin komunikasi positif dengan seluruh elemen, termasuk media.
Baca juga : Mohammad Saleh Imbau Warga Jateng Waspadai Potensi Bencana Saat Cuaca Ekstrem
“Kami terbuka terhadap kritik yang membangun. Harapan saya, media dan DPRD bisa menjadi mitra strategis dalam menciptakan Jawa Tengah yang maju, sejahtera, dan berintegritas,” pungkasnya. (ADV)
