TEGAL, Jatengnews.id – Enam fraksi di DPRD Kota Tegal menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna di ruang sidang utama, Senin (27/10/2025).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kusnendro didampingi Wakil Ketua Wasmad Edi Susilo dan Amiruddin, serta dihadiri Wali Kota H. Dedy Yon Supriyono, Wakil Wali Kota Tazkiyyatul Muthmainnah, Forkopimda, dan unsur PKK Kota Tegal.
Baca juga: DPRD Kota Tegal Setujui Laporan APBD 2024
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi pembuka penyampaian pandangan umum. Juru bicara Anshori Faqih menyoroti tren penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,29 persen atau sekitar Rp6 miliar dibanding tahun sebelumnya.
“Pemerintah kota perlu memperkuat basis pendapatan daerah agar tidak bergantung pada transfer pusat. Salah satunya melalui kerja sama pemungutan retribusi dengan pihak ketiga,” tegas Anshori.
PKB juga mencatat pergeseran komposisi belanja daerah. Belanja operasi naik 5,7 persen menjadi Rp1,181 triliun, sementara belanja modal turun tajam 50,8 persen menjadi Rp56,95 miliar. Fraksi menilai pergeseran ini menunjukkan fokus pada belanja rutin akibat keterbatasan fiskal.
Baca juga: DPRD Kota Tegal Dukung Penerjemahan Al-Qur’an Bahasa Tegalan
Sementara itu, Fraksi Gerindra melalui Mohammad Tarso Supriadin menekankan pentingnya penanganan rob di wilayah pesisir Muarareja hingga Panggung, penataan fasilitas UMKM di Pujasera Jalan Melati, serta optimalisasi lahan CMJT di samping Balai Kota agar sesuai fungsi awalnya.
Fraksi Amanat Persatuan, PDI Perjuangan, Golkar, dan PKS juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran, penguatan pelayanan dasar, dan mitigasi bencana dalam RAPBD 2026.
Seluruh fraksi sepakat bahwa penyusunan RAPBD 2026 harus responsif terhadap kondisi fiskal daerah, namun tetap fokus pada kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat Kota Tegal.(02)
