SEMARANG, Jatengnews.id — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi meraih Rekor MURI untuk Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan Terbanyak di Satu Provinsi, yaitu sebanyak 8.563 Posbankum.
Penghargaan tersebut diterima Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maemoen, mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, pada acara Peresmian Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan dan Pembukaan Pelatihan Paralegal Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kota Semarang, Rabu (19/11/2025).
Baca juga: Pemprov Jateng Raih Dua Penghargaan Bapanas Award
Selain itu, Kementerian Hukum Republik Indonesia turut memberikan penghargaan kepada Gubernur Ahmad Luthfi atas dukungan penuh dalam pembentukan Posbankum di seluruh desa dan kelurahan di Jawa Tengah.
Dalam sambutannya, Taj Yasin—akrab disapa Gus Yasin—menyampaikan apresiasi atas pencapaian tersebut. Ia menegaskan bahwa keberadaan Posbankum merupakan upaya nyata pemerintah dalam memastikan akses keadilan yang lebih dekat bagi masyarakat di tingkat akar rumput.
“Melalui Posbankum, permasalahan masyarakat bisa ditangani lebih dekat. Kami berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi dalam rangka menjamin keadilan untuk warga dari tempat yang dekat, yaitu tingkat desa atau kelurahan,” ujarnya.
Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, memberikan apresiasi tinggi kepada Jawa Tengah yang dinilainya mampu menjadi role model bagi provinsi lain, terutama dalam efektivitas penyelesaian kasus yang ditangani Posbankum.
Ia menilai program Kecamatan Berdaya di Jawa Tengah sangat potensial disinergikan dengan Posbankum, khususnya untuk menangani kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.
Pada kesempatan yang sama, Duta Posbankum Indonesia Sherly Tjoanda mengungkapkan kekagumannya terhadap Jawa Tengah yang sukses merampungkan pendirian Posbankum di seluruh desa/kelurahan.
Ia menyebut Posbankum sebagai gerbang utama akses keadilan di level terbawah.
Baca juga : Pemprov Jateng Dapat Penghargaan Daerah Peduli Ketahanan Pangan
“Posbankum adalah jembatan bagi masalah dan solusi yang dihadapi masyarakat di level terbawah, mengemban fungsi untuk memulihkan hubungan sosial, kekeluargaan, dan memastikan warga yang lemah terlindungi,” ujar Sherly, yang juga Gubernur Maluku Utara.
Selama menjabat Duta Posbankum di Jawa Tengah, Sherly telah melakukan sejumlah kunjungan kerja dan memberikan apresiasi atas komitmen Pemprov Jateng dalam memperluas akses keadilan.
“Keadilan adalah hak asasi masyarakat Indonesia. Justice maker semoga menjadi nyala keadilan yang selalu kita jaga,” pungkasnya.(02)
