SEMARANG, Jatengnews.id — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa layanan Bus Trans Jateng yang dikelola pemerintah provinsi tidak diperuntukkan sebagai sarana bisnis, meskipun ke depannya direncanakan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD).
“Nafasnya transportasi umum itu tidak boleh bisnis, karena itu pelayanan. Coba nanti pertimbangkan lagi. Prinsipnya saya setuju Trans Jateng dikelola BLUD,” ujar Gubernur Ahmad Luthfi saat menerima jajaran Dinas Perhubungan Jawa Tengah di kantornya, Jumat (21/11/2025).
Baca juga: Pemprov Jateng Integrasikan Trans Jateng dengan Transportasi Online dan Angkutan Lokal
Penerapan BLUD dipertimbangkan untuk meningkatkan fleksibilitas pengelolaan transportasi publik, tanpa meninggalkan prinsip pelayanan masyarakat.
Menindaklanjuti arahan gubernur, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah, Arif Djatmiko, menyampaikan bahwa kinerja Trans Jateng terus menunjukkan tren positif sejak diluncurkan pada 2017.
“Tahun kemarin (2024) saja sudah ada 9,5 juta penumpang. Artinya, masyarakat Jawa Tengah yang terlayani semakin banyak,” jelas Arif.
Menurutnya, pengembangan Trans Jateng tidak hanya berfokus pada penambahan armada, melainkan integrasi lintas moda.
Arif menjelaskan bahwa Trans Jateng akan diintegrasikan dengan angkutan subregional, angkutan kota, hingga angkutan pedesaan. Integrasi ini bertujuan membangun konektivitas layanan secara menyeluruh.
“Jadi bukan menambah armada Trans Jateng, melainkan menggandeng layanan eksisting milik kabupaten/kota dan pedesaan agar terintegrasi dalam satu sistem,” katanya.
Arif menargetkan bahwa pada 2027, seluruh jenjang layanan transportasi — subregional, kota, kabupaten, hingga desa — telah saling terhubung.
Baca juga : Trans Semarang Mulai Uji Coba Bus Listrik, Gratis untuk Warga
“Subregionalnya jalan, kotanya terhubung, kabupatennya terintegrasi, dan desa-desanya ikut tersambung,” ujarnya.
Sejak beroperasi pada 2017, Trans Jateng kini telah mengoperasikan 7 koridor dengan total 115 bus, melayani sekitar 40% wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Jaringan tersebut meliputi Semarang–Bawen, Purwokerto–Purbalingga, Semarang–Kendal, Solo–Sragen, Magelang–Purworejo, Semarang–Grobogan, Sukorejo–Surakarta–Wonogiri.
Adapun Target 2030 adalah memperluasnya menjadi 12 koridor, sehingga layanan dapat menjangkau 62,86% wilayah Jawa Tengah.(02)
