SEMARANG, Jatengnews.id – DPRD Jawa Tengah mengesahkan Raperda APBD 2026 dalam Rapat Paripurna pada Jumat, 28 November 2025.
Adapun, dalam struktur APBD yang disetujui, tercatat pendapatan daerah sebesar Rp 23,74 triliun, belanja Rp 24,15 triliun, defisit Rp 414,5 miliar, dan pembiayaan yang menutup defisit dengan jumlah sama sehingga SiLPA menjadi nol.
Baca juga : Pemprov Jateng Alokasikan Rp8,81 Triliun untuk Sektor Pendidikan pada APBD 2025
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Jateng, Sumanto, bersama para wakil ketua—Sarif Abdillah, Muhammad Saleh, dan Setya Arinugroho—juga dihadiri Wakil Gubernur Taj Yasin. Dalam sambutannya, Sumanto kembali menegaskan bahwa arah kebijakan anggaran tetap konsisten mendukung Jawa Tengah sebagai lumbung pangan nasional.
“Seluruh prioritas anggaran maupun kebijakan tetap diarahkan untuk mendukung visi-misi gubernur menjadikan Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional,” ujarnya.
Namun, ia menyebutkan bahwa alokasi anggaran tahun depan mengalami penurunan signifikan akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.
Penurunan ini diperkirakan berdampak pada beberapa sektor yang tidak dapat dianggarkan secara optimal. Meski begitu, sektor pertanian dan peternakan diharapkan tetap dapat berjalan maksimal.
“Dana transfer turun sekitar Rp 1,52 triliun. Tahun lalu nilainya Rp 24,48 triliun, kini menjadi Rp 22,16 triliun. Meski menurun, hari ini APBD 2026 tetap dapat kita setujui,” jelasnya.
Dalam laporan Badan Anggaran yang dibacakan anggota Fraksi Gerindra, Dwi Yasmanto, terdapat sejumlah rekomendasi strategis. Di bidang pangan dan ekonomi, Banggar menyoroti pentingnya penguatan peran PT Jateng Agro Berdikari (JTAB) serta optimalisasi penyaluran KUR dan kredit kelembagaan melalui Bank Jateng.
Untuk sektor kesejahteraan sosial, Banggar menekankan perlunya perbaikan verifikasi dan validasi data By Name By Address pada program rumah tidak layak huni dengan target 10.000 unit. Sinkronisasi Data Tunggal Sosial & Ekonomi Nasional (DTSEN) juga dinilai penting demi ketepatan sasaran bantuan sosial.
Rekomendasi di bidang infrastruktur dan pendidikan mencakup peningkatan kualitas jalan, terutama ruas yang berbatasan dengan provinsi lain, serta perbaikan komprehensif sarana dan mutu pendidikan di sekolah negeri maupun swasta. Selain itu, UKM melalui Koperasi Merah Putih disebut memerlukan pendampingan intensif serta pembaruan data anggota.
Sementara itu, Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menyampaikan apresiasi atas sinergi antara Pemprov dan DPRD selama proses penyusunan APBD 2026. Ia berharap kolaborasi tersebut dapat semakin memperkuat upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan warga.
Baca juga : Pemprov Jateng Dorong Percepatan Realisasi APBD Perubahan 2025
“Kerjasama yang harmonis antara Pemprov dan DPRD menjadi fondasi penting untuk mengakselerasi pembangunan dan menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat,” imbuhnya. (ADV)
