KARANGANYAR, Jatengnews.id – Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan Kedua Tahun 2025 pada Senin (8/12/2025) petang resmi menetapkan tujuh anggota Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) periode 2025–2029.
Sidang paripurna tersebut dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua Sufmi Dasco Ahmad dan Adies Kadir.
Baca juga: Pemkab Karanganyar Kembangkan Colomadu Pusat Bisnis
Tujuh pengurus LPJK yang ditetapkan yaitu Betty Hariyani, Hambali, Bastian Sodunggaron Sihombing, Michael Sofian Tanuhendrata, Ajar Susilo, Muhammad Ikhsan, dan Insannul Kamil.
Salah satu dari tujuh nama tersebut, Betty Hariyani, diketahui juga menjabat sebagai Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Cabang Karanganyar.
Betty membenarkan bahwa dirinya terpilih sebagai salah satu pengurus LPJK periode 2025–2029. Ia menjelaskan, penetapan tersebut dilakukan setelah 14 calon anggota mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi V DPR.
“Tujuh Pengurus LPJK Periode 2025–2029 telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR,” ujarnya.
Diusung dari unsur Asosiasi Badan Usaha, Betty menyampaikan komitmennya untuk memajukan sektor jasa konstruksi bersama seluruh pengurus LPJK terpilih.
“Tantangan sektor jasa konstruksi ke depan akan berat. Di antaranya terkait tata kelola basis data usaha jasa konstruksi, kesenjangan kompetensi tenaga kerja, tingginya angka kecelakaan kerja, serta rendahnya keterlibatan perempuan,” katanya.
Ia menjelaskan, LPJK merupakan lembaga yang bertugas mengembangkan dan membina sektor jasa konstruksi di Indonesia.
“LPJK berfungsi sebagai lembaga independen di bawah Kementerian Pekerjaan Umum yang mengatur, membina, dan menetapkan standar kompetensi serta profesionalisme pelaku jasa konstruksi. Pengurus LPJK berasal dari unsur birokrat, asosiasi badan usaha, praktisi, dan akademisi,” jelasnya.
Betty, yang juga merupakan Pengurus Pusat Persatuan Insinyur Indonesia sebagai Koordinator Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DIY, mengaku siap mengemban amanah selama empat tahun mendatang. Ia menyebut telah menyiapkan visi pengembangan LPJK ke depan.
Baca juga: Antisipasi Kemungkinan Gangguan, Pemkab Karanganyar Perketat Pengamanan
Menurutnya, visi tersebut meliputi LPJK yang bersih dan akuntabel (Integrity Governance), penguatan satu data dan satu pintu pelayanan berbasis digital (Digital Transformation), serta penguatan kompetensi dan inklusi perempuan (Human Centric Growth).
“Kami sudah merancang roadmap digitalisasi LPJK yang lebih nyata, seperti konsolidasi data nasional BUJK, integrasi sistem sertifikasi dalam satu platform, pemanfaatan AI monitoring, hingga menuju layanan full automation dan transparansi total,” terangnya.
Ia menambahkan bahwa LPJK akan memperluas kolaborasi dengan berbagai lembaga terkait.
“Kami akan bekerja sama dengan LKPP, kementerian-kementerian terkait, maupun aparat penegak hukum dalam pengembangan jasa konstruksi,” pungkasnya.(02)
