KARANGANYAR, Jatengnews.id – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit (OFP), menyoroti pelaksanaan program pemerjntah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyisahkan sejumlah persoalan.
Hal tersebut diungkapkan Dolfi saat reses DPR RI di Karangpandan, Kamis (18/12/2025) petang. Menurut Dolfi. berdasarkan laporan yang diterimanya dari masyarakat, MBG yang baru berjalan dua pekan, tiba-tiba dihentikan.
Baca juga : Komisi X Tinjau Renovasi Stadion Jatidiri
“Kenapa tiba-tiba dihentikan, ini harus dievaluasi. Apakah karena lambatnya pencairan anggaran atau karena faktor standar pelayanan gizi atau faktor apa. Saya minta ini dievaluasi,”ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menyoroti SPPG yang melayani 3000 porsi MBG setiap hari. Jumlah 3000 porsi untuk satu dapur terlalu banyak. Sehingga sulit dilakukan pengawasan.
“Sebaiknya dikelola per sekolah. Sehingga lebih efektif, lebih mudah dipantau dari sisi kualitas makanan yang dibagikan kepada pelajar. Sehingga tidak menimbulkan persoalan,”jelasnya.
Disisi lain, mengenai pemotongan anggaran pemerintah pusat yang berdampak pada pembangunan di daerah, Dolfi menuturkan, bahwa hal tersebut kebijakan tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat.
Dikatakannya, menyikapi pemotongan anggaran tersebut, pemerintah darrah harus menerapkan skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan.
Baca juga : Komisi XI DPR RI Kunjungi Kantor Imigrasi Surakarta
“Menyikapi pemotongan anggaran, pemerintah daerah harus menerapkan skala prioritas. Kemampuan daerah dalam mengalihkan anggaran dari program yang tidak mendesak menjadi kunci utama agar pelayanan publik tetap berjalan,” tandasnya. (03)
