SEMARANG, Jatengnews.id – Universitas Diponegoro (UNDIP) berhasil menjalankan Program Ekspedisi Patriot 2025 sebagai kontribusi akademik dalam mendorong transformasi kebijakan transmigrasi nasional berbasis data dan sains.
Capaian tersebut dipaparkan dalam Diseminasi Hasil Riset dan Rekomendasi Kebijakan yang digelar Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNDIP, Selasa (23/12/2025).
Baca juga : Pemkab Sijunjung dan Tim Ekspedisi Patriot UNDIP Petakan Potensi Ekonomi Muara Takung
Kegiatan diselenggarakan secara hybrid dengan lokasi luring di Gedung ICT UNDIP Tembalang, Semarang, serta Hotel Gran Melia Jakarta. UNDIP menjadi satu dari tujuh perguruan tinggi di Indonesia yang dipercaya terlibat langsung dalam pelaksanaan Ekspedisi Patriot 2025.
Diseminasi ini menjadi forum resmi penyampaian temuan riset lapangan sekaligus rekomendasi kebijakan hasil kerja Tim Ekspedisi Patriot UNDIP. Forum tersebut menegaskan peran strategis perguruan tinggi dalam menghadirkan kajian berbasis data, sains, dan teknologi guna menjawab tantangan pembangunan kawasan transmigrasi.
Dalam pemaparannya, tim peneliti UNDIP menyajikan hasil riset tematik dari berbagai wilayah transmigrasi di Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi. Kajian meliputi evaluasi kawasan transmigrasi, skema investasi, program Bakti Nusantara, hingga simulasi skenario kebijakan yang disesuaikan dengan potensi lokal, kesiapan infrastruktur, serta keterhubungan dengan pasar.
Rektor UNDIP Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. menegaskan pentingnya penyusunan kebijakan publik berbasis kondisi riil di lapangan. Menurutnya, pendekatan administratif semata tidak lagi relevan untuk menjawab kompleksitas persoalan transmigrasi.
“Kebijakan tidak bisa lagi Jakarta-sentris. Fakta lapangan menunjukkan setiap kawasan memiliki tantangan yang berbeda dan membutuhkan solusi yang kontekstual,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa peran perguruan tinggi tidak berhenti pada capaian akademik, melainkan harus mampu menghadirkan solusi nyata melalui riset yang aplikatif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Sementara itu, Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Dr. M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, S.H., M.A., menyampaikan bahwa Ekspedisi Patriot menandai pergeseran paradigma transmigrasi secara fundamental. Transmigrasi kini dipahami sebagai strategi pembangunan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, bukan sekadar perpindahan penduduk.
“Tantangan utama bukan pada potensi wilayah, tetapi pada pengelolaan yang belum terintegrasi dengan sistem investasi dan pasar. Karena itu, transmigrasi harus berbasis data, sains, dan teknologi agar kebijakan dapat dihitung, diaudit, dan dipercepat dampaknya,” kata Menteri Iftitah.
Ia mengapresiasi keterlibatan perguruan tinggi dalam Ekspedisi Patriot yang dinilai mampu menyediakan basis data lapangan yang komprehensif dan terukur bagi perumusan kebijakan nasional.
Wakil Rektor Riset, Inovasi, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik UNDIP, Wijayanto, S.IP., M.Si., Ph.D., menegaskan bahwa keterlibatan UNDIP juga merupakan bagian dari komitmen nilai untuk menghadirkan pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial.
“Transmigrasi kini menjadi instrumen pembangunan kawasan dan penciptaan pusat ekonomi baru, terutama di wilayah terluar Indonesia,” ujarnya.
Koordinator Ekspedisi Patriot UNDIP, Prof. Dr.-Ing. Wiwandari Handayani, ST, MT, MPS, menyampaikan apresiasi kepada 57 tim yang terlibat dalam riset lapangan. Ia menekankan bahwa tidak ada satu solusi tunggal untuk seluruh kawasan transmigrasi. “Setiap wilayah membutuhkan pendekatan yang spesifik, berbasis karakter lokal, dan berorientasi pada keberlanjutan,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Kementerian Transmigrasi menyerahkan piagam apresiasi kepada tujuh perguruan tinggi peserta Ekspedisi Patriot 2025 sebagai penghargaan atas kontribusi akademik dan keterlibatan aktif dalam riset lapangan.
Baca juga : Pesan Rektor Undip Bagi Wisudawan, Bangun Karakter, Attitude dan Enrich Yourself
Melalui diseminasi ini, UNDIP berharap hasil riset Ekspedisi Patriot 2025 dapat menjadi rujukan strategis bagi pengembangan kebijakan transmigrasi nasional yang lebih adaptif, terukur, dan berorientasi pada pemerataan kesejahteraan. (03)
