SEMARANG, Jatengnews.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) memilih bersikap hati-hati sebelum memutuskan penerapan kebijakan enam hari sekolah. Pemprov menegaskan, keputusan baru akan diambil setelah seluruh masukan masyarakat dan hasil kajian dari berbagai pihak benar-benar dianggap komprehensif.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Sumarno, menyebutkan pengkajian kebijakan tersebut masih terus berjalan hingga akhir Desember 2025. Menurutnya, kebijakan pendidikan tidak boleh diputuskan secara tergesa-gesa karena menyangkut kepentingan banyak pihak.
Baca juga : Pemprov Jateng Tekankan Pentingnya Sekolah Berintegritas
“Masih proses kajian karena kami dengan berbagai masukan masyarakat tentu saja ingin lebih komprehensif. Jadi ini lagi dihimpun, supaya kesimpulannya bisa menggambarkan secara keseluruhan dari semua unsur, apakah diputuskan tetap lima atau enam hari sekolah,” kata Sumarno seusai rapat paripurna di Gedung DPRD Jateng, Selasa (30/12/2025) sore.
Sumarno menuturkan, draf kajian sebenarnya pernah diajukan ke Pemprov. Namun, dokumen tersebut dikembalikan untuk diperdalam karena dinilai masih membutuhkan tambahan perspektif dari sejumlah pemangku kepentingan.
“Iya, sudah ada ajuan, tapi masih kurang, makanya saya minta tambahan kajian lagi, masukan-masukan dari beberapa stakeholder yang belum masuk di kajian. Nanti kalau sudah [final], baru disampaikan ke Pak Gubernur [Ahmad Luthfi] untuk menjadi Kesimpulan,” terangnya.
Dengan kondisi tersebut, Pemprov memastikan skema enam hari sekolah belum akan diterapkan pada tahun ajaran baru 2026. Sumarno berharap keputusan akhir nantinya mencerminkan aspirasi publik.
Baca juga : Pemprov Jateng Pertimbangkan 6 Hari Sekolah
Pemprov Jateng juga merencanakan, bila kebijakan ini jadi diterapkan, penerapannya akan difokuskan terlebih dahulu pada jenjang SMA dan SMK sesuai kewenangan provinsi. Namun, peluang perluasan ke jenjang SD, SMP, TK, dan PAUD tetap terbuka melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. (03)
