SEMARANG, Jatengnews.id – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyambut positif hasil koreksi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kinerja ketahanan pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Ia menegaskan seluruh rekomendasi BPK akan dibaca secara menyeluruh dan ditindaklanjuti sebagai bagian dari komitmen Pemprov Jateng memperkuat fondasi ketahanan pangan daerah.
Baca juga: BPK Jateng Apresiasi Ketepatan Waktu Penyampaian LKPD Karangnyar
“Kami patut mengapresiasi dan merasa senang dengan koreksi-koreksi yang disampaikan BPK atas kinerja kami di lapangan,” ujar Taj Yasin usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Ketahanan Pangan Pemprov Jateng Tahun Anggaran 2023 hingga Semester I 2025 di Auditorium BPK Perwakilan Jawa Tengah, Selasa (20/1/2026).
Dalam laporan tersebut, BPK mencatat tiga hal utama yang perlu diperhatikan, meliputi pengumpulan dan sinkronisasi data pangan, pelaksanaan program pangan berkelanjutan serta alih fungsi lahan, dan konservasi sumber daya air untuk mendukung irigasi pertanian, khususnya produksi padi.
Menurut Taj Yasin, sinkronisasi data lahan pertanian menjadi pekerjaan mendesak karena berkaitan langsung dengan target ketahanan pangan setiap tahun.
“Kalau bicara data, ini memang harus kita kerjakan cepat. Data lahan harus disinkronkan. Dinas Pertanian juga sudah kami minta mengevaluasi alih fungsi lahan dan kondisi lahan yang ada,” ujarnya.
Ia menegaskan, Pemprov Jateng akan bekerja secara kolaboratif dan kooperatif untuk menindaklanjuti seluruh koreksi BPK. Di tengah keterbatasan lahan, pemerintah daerah juga dituntut berpikir strategis agar peran Jawa Tengah sebagai penopang ketahanan pangan nasional tetap terjaga.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah menghidupkan kembali lahan persawahan yang selama ini tidak produktif akibat keterbatasan irigasi dan hanya mengandalkan tadah hujan.
Pemprov Jateng mulai berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) untuk mengoptimalkan kembali fungsi jaringan irigasi.
“Kita kembalikan fungsinya supaya lahan-lahan itu bisa kembali menghasilkan,” katanya.
Upaya serupa juga dilakukan di Kabupaten dan Kota Pekalongan. Lahan pertanian yang sebelumnya terdampak rob dan kini mulai mengering, kembali dioptimalkan untuk kegiatan pertanian. Selain itu, Pemprov Jateng juga mendorong peningkatan produktivitas lahan.
“Kalau dulu satu hektare panen sekitar 5 sampai 9 ton, ke depan ingin kita dorong bisa lebih dari 10 ton per hektare,” tegasnya.
Baca juga: Pemprov Jateng Gandeng BPK untuk Ciptakan Pemerintahan yang Baik
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, menyampaikan bahwa pemeriksaan difokuskan pada kinerja program Pemprov Jateng dalam mendukung ketahanan pangan.
Ia menambahkan, persoalan sinkronisasi data pangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi catatan penting, termasuk pengendalian alih fungsi lahan.
Menurutnya, data yang akurat sangat menentukan ketepatan kebijakan dan program lanjutan dalam memperkuat ketahanan pangan Jawa Tengah.(02)
