SEMARANG, Jatengnews.id – Jembatan penghubung antara kawasan Mangunharjo dan Tambaksari mengalami kerusakan parah setelah ambrol akibat terjangan banjir berintensitas tinggi yang terjadi pada Kamis, 15 Januari 2026.
Peristiwa tersebut terjadi sekitar dua pekan lalu dan sempat mengganggu mobilitas warga, mengingat jembatan tersebut merupakan akses vital bagi aktivitas masyarakat sehari-hari.
Menanggapi kejadian itu, Pemerintah Kota Semarang langsung mengambil langkah sigap. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menyampaikan rasa prihatin atas ambrolnya jembatan sekaligus menegaskan bahwa faktor keselamatan warga menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Sejak hari kejadian, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) telah diterjunkan untuk melakukan peninjauan dan penilaian awal terhadap kondisi infrastruktur yang terdampak.
“Keselamatan warga tidak bisa ditawar. Begitu kejadian terjadi, saya langsung meminta OPD terkait untuk turun ke lapangan dan melakukan pengecekan menyeluruh. Jembatan ini dibangun sejak 1996 dan memang sudah tidak sanggup menahan tekanan banjir yang kini semakin ekstrem. Karena itu, penanganannya harus komprehensif, tidak hanya pada struktur jembatan, tetapi juga sungai dan area bantaran,” ujar Agustina.
Ia menambahkan, tingginya curah hujan belakangan ini—sebagaimana disampaikan dalam peringatan BMKG—memberi dampak besar bagi Kota Semarang yang secara geografis berada di kawasan dataran rendah. Minimnya daerah resapan di wilayah hulu menyebabkan air hujan mengalir langsung ke wilayah kota, sehingga meningkatkan debit sungai dan mempercepat terjadinya banjir serta kerusakan infrastruktur.
“Air dari wilayah atas langsung masuk ke Kota Semarang karena kemampuan resapan tanah sudah sangat menurun. Kondisi ini memberi tekanan besar pada alur sungai dan jembatan-jembatan yang ada,” jelasnya.
Selain penanganan darurat pada jembatan, Pemkot Semarang juga akan memfokuskan upaya pada penataan bantaran sungai, normalisasi aliran air, serta evaluasi kapasitas saluran dan drainase utama. Upaya tersebut dinilai sebagai solusi yang lebih berkelanjutan untuk mengurangi risiko banjir di masa mendatang.
Agustina telah menginstruksikan Penjabat Sekretaris Daerah bersama Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, BPBD, serta OPD terkait lainnya untuk turun langsung ke lapangan. Ia juga meminta agar dana operasional dan pemeliharaan dimaksimalkan guna menangani persoalan banjir, khususnya di wilayah timur dan barat Kota Semarang.
“Kami akan fokus pada langkah-langkah yang memberikan dampak nyata. Tidak selalu harus dengan anggaran besar, yang terpenting tepat sasaran. Saluran yang ada akan kita optimalkan, dan apabila terdapat bangunan di atasnya, akan kita komunikasikan secara baik-baik dengan masyarakat,” terangnya.
Lebih lanjut, Pemerintah Kota Semarang membuka ruang komunikasi dengan warga, terutama terkait penataan lahan di sekitar bantaran sungai yang sebagian merupakan milik masyarakat. Pendekatan humanis dan persuasif akan dikedepankan demi keselamatan bersama serta kelestarian lingkungan kota.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk ikut menjaga lingkungan dan mendukung upaya penataan ini. Pemerintah akan terus hadir dan bekerja agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari,” pungkas Agustina. (03)
