SEMARANG, Jatengnews.id – Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan adanya perbedaan mendasar antara akuntansi komersial dan akuntansi pemerintahan.
Jika akuntansi komersial berorientasi pada laba-rugi, maka akuntansi pemerintahan menitikberatkan pada pertanggungjawaban dan akuntabilitas publik.
Hal itu disampaikan Sumarno saat memberikan kuliah kepada ratusan mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) Angkatan 2023 dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Gedung Grhadika Bakti Praja, Selasa (3/2/2026).
“Akuntansi komersial bentuknya kinerja keuangan dengan laporan laba-rugi. Sedangkan akuntansi pemerintahan adalah pertanggungjawaban akuntabilitas, yang tercermin dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD,” kata Sumarno.
Ia menekankan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, neraca keuangan pemerintah harus disusun secara seimbang dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
“Mindset akuntansi itu harus transparan dan akuntabel. Harapannya, adik-adik mahasiswa bisa menjadi ‘virus’ yang menjaga tata kelola pemerintahan tetap bersih dan terbuka,” tegasnya.
Sumarno berharap kegiatan KKL ini dapat memberikan gambaran nyata kepada mahasiswa terkait pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang selama ini lebih banyak dipelajari secara komersial di bangku kuliah.
“Mudah-mudahan mahasiswa bisa menyaring informasi soal APBD yang ramai di media sosial, mana yang hoaks dan mana yang fakta. Ini penting agar bisa ikut mengedukasi masyarakat,” ujarnya.
Dalam sesi diskusi, mahasiswa menanyakan berbagai hal mulai dari pengelolaan anggaran, aset tetap pemerintah, hingga pajak daerah. Pemprov Jateng, kata Sumarno, terbuka bagi perguruan tinggi lain yang ingin belajar langsung mengenai tata kelola keuangan sektor publik.
Perwakilan mahasiswa, Muhammad Dhiya Ulfikri, mengaku kegiatan ini memberikan pemahaman baru mengenai sistem keuangan pemerintahan.
“Penjelasan Pak Sekda memberi gambaran nyata tentang tata kelola keuangan sektor publik. Ini jadi bekal penting bagi kami ke depan,” katanya.(02)
