Beranda Daerah Ribuan Siswa Keracunan MBG di Jateng Awal 2026, Satgas Akui Dapur Bersertifikat...

Ribuan Siswa Keracunan MBG di Jateng Awal 2026, Satgas Akui Dapur Bersertifikat Masih Teledor

Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) MBG, AR Hanung Triyono, mengakui masih adanya kasus keracunan MBG di Jawa Tengah hingga awal 2026.

Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) MBG, AR Hanung Triyono
Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) MBG, AR Hanung Triyono (Foto:ist)

SEMARANG, Jatengnews.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah tercatat menyebabkan sekitar 1.000 siswa mengalami keracunan pada awal tahun 2026. Kasus tersebut terjadi di sejumlah daerah, meski makanan diproduksi oleh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) MBG, AR Hanung Triyono, mengakui masih adanya kasus keracunan MBG di Jawa Tengah hingga awal 2026.

“Kalau sekitar 1.000 orang keracunan di awal tahun 2026 ini, ada,” kata Hanung saat ditemui awak media di Gedung Gradhika Semarang, Rabu (4/2/2026).

Sebelumnya, kasus keracunan MBG dilaporkan terjadi di Semarang, Grobogan, dan Kudus sepanjang Januari 2026. Hanung menyebut, salah satu kasus terbesar terjadi di Kabupaten Kudus pada Kamis (29/1/2026), yang melibatkan ratusan siswa.

“Kasus di Kudus itu memang ada, tetapi sudah ditangani. Teman-teman sudah bergerak semua,” ujarnya.

Hanung menjelaskan, dapur SPPG Purwosari yang memproduksi makanan dalam kasus keracunan di Kudus telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Namun, ia tidak menampik adanya kelalaian dalam proses pelaksanaan di lapangan.

“Rata-rata SPPG ini teledor. Bisa dari SOP masaknya, pengolahan, atau tahapan lainnya,” jelas Hanung.

Menurutnya, kepemilikan sertifikat tidak otomatis menjamin makanan yang dihasilkan sepenuhnya aman jika tidak dibarengi dengan kedisiplinan pelaksanaan standar operasional.

“Sertifikat ada, tapi kalau pelaksanaannya lalai, tetap bisa menimbulkan masalah,” imbuhnya.

Atas kejadian tersebut, Satgas MBG akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap SPPG yang terlibat. Mengingat program MBG telah berjalan hampir satu tahun, sanksi tegas juga mulai diterapkan.

“Kami lakukan evaluasi total. Bahkan ada SPPG yang kami hentikan sementara operasionalnya untuk kepentingan perbaikan,” tegas Hanung.

Meski demikian, ia menegaskan pihak SPPG tetap diberi kesempatan untuk melakukan pembenahan agar kembali memenuhi standar kelayakan.

“Teman-teman SPPG ini tetap berupaya keras supaya kembali layak dan aman,” pungkasnya.(02)

Exit mobile version