SEMARANG, Jatengnews.id – DPRD Jawa Tengah menegaskan pentingnya penyelarasan antara aspirasi masyarakat dan rencana teknis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) serta Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Jawa Tengah Tahun 2027.
Penegasan tersebut disampaikan melalui empat catatan strategis yang disoroti DPRD.
Empat catatan itu meliputi percepatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, peningkatan mutu pelayanan dasar, penguatan partisipasi publik yang inklusif, serta optimalisasi efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
Ketua DPRD Jateng, Sumanto, menyampaikan bahwa arah pembangunan 2027 yang mengusung pariwisata dan ekonomi syariah harus mampu diterjemahkan dalam program nyata yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya UMKM dan pelaku ekonomi kreatif di wilayah pedesaan.
“Ekosistem usaha yang inklusif harus menjadi prioritas. UMKM desa dan sektor kreatif perlu mendapat ruang tumbuh yang adil dan berkelanjutan,” ujar Sumanto saat membuka Musrenbang dan Konsultasi Publik RKPD 2027 di Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (6/2/2026).
Selain penguatan ekonomi, DPRD juga menekankan agar rancangan awal RKPD tetap fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang menunjang konektivitas dan pemerataan ekonomi antarwilayah.
DPRD Jateng turut mengapresiasi keterlibatan kelompok perempuan, anak, dan penyandang disabilitas dalam forum perencanaan tersebut. Menurut Sumanto, partisipasi mereka harus benar-benar terintegrasi dalam kebijakan, bukan sekadar pelengkap dokumen perencanaan.
“Kami akan memastikan aspirasi kelompok rentan menjadi bagian substansial dari program pembangunan daerah,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar penggunaan APBD 2026 sebagai basis perencanaan RKPD 2027 memiliki dampak nyata, terutama dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Jawa Tengah.
Menurut Sumanto, tahun 2027 memiliki arti strategis karena merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Jawa Tengah 2025–2029. Dengan tema pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah, DPRD berkomitmen mengawal agar kebijakan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Pokok-pokok pikiran DPRD adalah hasil serapan aspirasi masyarakat di seluruh Jawa Tengah. Ini bukan formalitas, melainkan amanah rakyat,” katanya.
Melalui forum konsultasi publik, DPRD Jateng juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kesenjangan wilayah, perbaikan tata kelola pemerintahan, serta penguatan ketahanan lingkungan dan mitigasi bencana.
Sumanto berharap Musrenbang 2026 dapat menjadi ruang dialog yang produktif guna menghasilkan RKPD 2027 yang terukur, efektif, dan berkeadilan.
“Kami mendorong sinkronisasi yang kuat antara aspirasi masyarakat melalui DPRD dan perencanaan teknis OPD, demi peningkatan kinerja pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (ADV)
