GROBOGAN, Jatengnews.id – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memimpin rapat koordinasi penanganan darurat banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang yang merendam wilayah Kabupaten Demak dan Grobogan. Rapat digelar di Kantor Kecamatan Gubug, Selasa (17/2/2026).
Banjir tidak hanya merendam permukiman dan fasilitas pendidikan, tetapi juga memutus akses jalan utama Grobogan–Kota Semarang sehingga mengganggu mobilitas warga dan distribusi logistik.
Dalam arahannya, Luthfi meminta seluruh perangkat daerah bergerak cepat memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak. Distribusi logistik dan permakanan, penyediaan alat tulis dan perlengkapan sekolah, hingga pendataan petani untuk pengajuan asuransi gagal panen menjadi prioritas.
“Dinas pendidikan mengintervensi 26 SMA yang terendam, termasuk SD dan SMP. Inventarisasi dampak yang diderita warga harus dilakukan, termasuk pemberian trauma healing,” ujarnya.
Tenaga kesehatan juga diterjunkan untuk memastikan layanan medis tetap berjalan. Pemprov Jateng mengerahkan mobil Speling guna menjangkau warga di pengungsian maupun titik sulit diakses.
Terkait infrastruktur, Luthfi menegaskan percepatan penyambungan kembali jalur utama yang terputus. Sambil menunggu pemasangan jembatan armco, ia menginstruksikan kepolisian menyiapkan dan menyosialisasikan jalur alternatif secara masif.
Untuk solusi jangka panjang, Luthfi mendorong normalisasi Sungai Tuntang segera direalisasikan. Ia menghubungi Menteri Pekerjaan Umum yang membawahi Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana (BBWS) dan memperoleh kepastian bahwa anggaran normalisasi telah dialokasikan pada 2026.
“Semoga dengan normalisasi sungai tidak terjadi banjir lagi,” katanya.
Ia menegaskan penanganan bencana harus dilakukan terpadu antara Pemprov Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Grobogan, Pemerintah Kabupaten Demak, serta kementerian terkait. Seluruh warga terdampak harus didata dan dibantu secara menyeluruh.
“Bencana ini milik bersama. Bukan untuk saling menyalahkan, melainkan saling mengisi sesuai peran masing-masing, baik kementerian, provinsi, maupun kabupaten, untuk mengatasi permasalahan banjir ini,” tegasnya.(02)
