SEMARANG, Jatengnews.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, meminta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemprov Jateng bekerja lebih optimal. Ia menegaskan bahwa BUMD wajib memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
Langkah ini memperkuat target fiskal Pemprov Jateng tahun 2026. Pemerintah menargetkan pendapatan daerah naik 3,04 persen menjadi Rp23,74 triliun. Di sisi lain, pemerintah merencanakan efisiensi belanja daerah dengan penurunan sebesar 2,79 persen.
BUMD Sebagai Motor Penggerak Ekonomi
Mohammad Saleh menyebut BUMD harus menjadi motor penggerak pendapatan di tengah upaya efisiensi belanja.
“BUMD harus berperan lebih optimal dan memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan daerah. Pengelola harus mengembangkan model bisnis yang adaptif dan berkelas agar mampu bersaing serta mencetak laba,” ujar Ketua DPD Golkar Jateng tersebut.
Saleh mencatat sejumlah perbaikan performa BUMD yang kini mulai terlihat, di antaranya:
PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda): Mengelola bisnis Rest Area Tol Solo–Semarang KM 445B Tuntang, Salatiga.
PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT): Mengoperasikan pabrik garam industri di Desa Raci, Pati, sejak Juni 2025.
Sektor Lain: Pengembangan greenhouse, perdagangan komoditas pangan, hingga penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) industri.
Tuntut Transparansi dan Profesionalisme
Saleh menegaskan bahwa masa depan BUMD bukan sekadar mengejar untung. Manajemen harus mengelola perusahaan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Ia juga meminta adanya evaluasi kinerja berkala agar setiap perusahaan memiliki target yang terukur.
“Manajemen harus berbasis kinerja. Dengan tata kelola yang baik, BUMD akan menjadi pilar penting yang memperkuat struktur fiskal daerah,” tegasnya.
Melalui optimalisasi ini, Saleh berharap BUMD tidak hanya menyetor PAD, tetapi juga mampu membuka lapangan kerja baru dan menjaga pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah secara berkelanjutan. (Adv-01).
