SEMARANG, Jatengnews.id – Ratusan armada truk trailer dan pengangkut peti kemas di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas terancam tidak bisa beroperasi optimal akibat lonjakan pajak kendaraan pada 2026.
Para pengusaha mengaku terbebani dengan kebijakan baru yang membuat biaya perpanjangan pajak lima tahunan meningkat tajam.
Kondisi tersebut memicu kekhawatiran terganggunya distribusi logistik, terutama di tengah tingginya aktivitas industri di Jawa Tengah. Sejumlah pemilik armada bahkan terpaksa menunda pembayaran pajak karena nominal yang harus dibayarkan melonjak dibanding tahun sebelumnya.
Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Tanjung Emas Semarang menilai kenaikan ini di luar perkiraan pelaku usaha. Mereka baru mengetahui adanya tambahan komponen opsen pada pajak gandengan atau kereta tempelan sebesar 66 persen saat hendak melakukan perpanjangan.
Ketua DPC Aptrindo Tanjung Emas Semarang, Supriyono, menyebut tambahan komponen tersebut membuat beban pajak meningkat hingga lebih dari Rp1 juta per unit kendaraan.
“Kami pengusaha kaget di tahun ini karena kenaikan pajak itu signifikan. Ternyata ada komponen pajak gandengan, pajak kereta tempelan juga dikenakan opsen 66 persen. Kenaikannya bisa sampai satu jutaan lebih,” ujarnya, Rabu (4/3/2026).
Pihaknya berharap pemerintah dapat meninjau ulang kebijakan tersebut. Ia berpendapat, secara logis pajak kendaraan semestinya tidak terus meningkat setiap tahun, terlebih untuk kendaraan yang usianya semakin tua.
“Harusnya tiap tahun tidak naik. Semakin tua mobil, pajaknya semakin turun,” tegasnya.
Akibat kenaikan itu, ratusan unit kendaraan anggota Aptrindo saat ini tercatat belum memperpanjang pajak lima tahunan dan dalam kondisi jatuh tempo.
Di sisi lain, menjelang Idul Fitri, Aptrindo menyatakan tetap akan mematuhi kebijakan pembatasan operasional kendaraan sumbu tiga yang diberlakukan selama 17 hari tahun ini. Namun, pihaknya mengingatkan agar pengaturan arus logistik diperhitungkan secara matang agar tidak menimbulkan penumpukan barang di pelabuhan.
Aptrindo berharap ada evaluasi kebijakan perpajakan kendaraan angkutan barang agar iklim usaha logistik tetap kondusif di tengah pertumbuhan industri dan tingginya kebutuhan distribusi di Jawa Tengah.(02)
