DEMAK, Jatengnews.id – Pemerintah Kabupaten Demak melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bergerak cepat mengatasi tantangan pengelolaan sampah yang kian kompleks. Bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup RI, Pemkab menggelar Rapat Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di Ruang Command Center, Selasa (31/03/2026).
Kepala DLH Demak, Mulyanto, memimpin langsung rapat strategis tersebut. Hadir pula perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, Reno Arif, beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lintas sektor mulai dari BPBD, Dinputaru, hingga Dinkominfo.
Mulyanto memaparkan bahwa pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi memicu lonjakan volume sampah di Kabupaten Demak. Masalah utama terletak pada rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah sejak dari sumbernya.
“Kondisi ini menyebabkan sampah tercampur dan berakhir begitu saja di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Akibatnya, beban pengelolaan di hilir menjadi sangat besar,” tegas Mulyanto.
Ia menilai literasi pengelolaan sampah belum menyatu dengan kurikulum pendidikan maupun kebiasaan sehari-hari. Selain itu, keterbatasan kapasitas penyuluh dan kader lingkungan menjadi kendala dalam mendorong masyarakat mengubah perilaku mereka.
Meski menghadapi tantangan berat, Mulyanto tetap optimistis. Ia melihat potensi besar pada keterlibatan sekolah, pesantren, komunitas, hingga dunia usaha dalam memperkuat program KIE.
Menurutnya, perubahan perilaku masyarakat melalui pemilahan sampah dari rumah membawa dampak ekonomi dan lingkungan yang signifikan diantaranya, Efisiensi Biaya: Mengurangi anggaran pengangkutan dan pengolahan sampah. Umur TPA Lebih Panjang: Mampu memperpanjang usia pakai TPA hingga 50–60 persen. Nilai Ekonomi: Meningkatkan kualitas bahan baku untuk industri daur ulang.
Dalam pertemuan tersebut, Mulyanto juga menguraikan Visi dan Misi Stranas KIE 2026–2029. Pemerintah menargetkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan guna mencapai target pengelolaan sampah 100 persen.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menjalankan empat misi utama: Mendorong perubahan perilaku masyarakat dari tingkat hulu. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Memperbaiki tata kelola sampah di tingkat daerah serta Mengonsolidasikan narasi nasional agar selaras antara pusat dan daerah. (01).
