SEMARANG, Jatengnews.id — Berbagai kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sepanjang 2025 disebut bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, usai mengikuti rapat paripurna DPRD Jawa Tengah di Gedung Berlian, Semarang, Selasa (31/3/2026).
Agenda rapat tersebut adalah penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.
“Pembangunan wilayah kita output-nya adalah bagaimana masyarakat sejahtera. Ukurannya adalah bagaimana kita bisa menurunkan angka kemiskinan,” ujar Luthfi.
Ia memaparkan, angka kemiskinan di Jawa Tengah pada 2025 turun dari 9,58 persen menjadi 9,39 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga menurun sebesar 0,46 persen, dari 4,78 persen pada 2024 menjadi 4,32 persen pada 2025.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat sebesar 5,37 persen, melampaui rata-rata nasional. Realisasi investasi juga mencapai Rp88,8 triliun sepanjang tahun tersebut.
“Ini berhasil kita lakukan dengan adanya kolaborasi berbagai pihak,” katanya.
Menurut Luthfi, upaya menurunkan angka kemiskinan tidak bisa hanya berfokus pada satu sektor. Intervensi harus dilakukan secara terpadu, mencakup sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan, melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta pemerintah pusat.
Ia mencontohkan, program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) pada 2025 telah menyasar sekitar 17.000 unit. Program tersebut kemudian diintegrasikan dengan intervensi lain, seperti penanganan stunting, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan anak, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Selain itu, Pemprov Jateng juga menjalankan program sekolah gratis bagi anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, antara lain melalui sekolah kemitraan dengan SMA swasta dan SMK Jateng, serta penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.
Dalam kesempatan yang sama, Luthfi juga menyampaikan dukungan terhadap sejumlah program pemerintah pusat di Jawa Tengah. Di antaranya program makanan bergizi gratis (MBG) yang telah menjangkau 4,29 juta penerima dengan dukungan 3.364 SPPG.
Program lainnya meliputi pembangunan 3 juta rumah dengan capaian 17.510 unit dari APBD dan 2.743 unit dari Baznas dan CSR perusahaan, pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebanyak 6.233 unit operasional dari total 8.523 unit, serta program Cek Kesehatan Gratis yang telah melayani 14,13 juta masyarakat.
Selain itu, program Sekolah Rakyat juga telah berjalan dengan 17 unit di 14 kabupaten/kota, dengan jumlah siswa mencapai 1.275 anak.
Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menyatakan bahwa LKPJ Gubernur 2025 telah diterima dan akan segera dibahas lebih lanjut.
“Pansus sudah dibentuk. Tentu akan kita review terkait kegiatan tahun 2025. Nanti akan kami berikan catatan untuk perbaikan tahun 2026 ini,” ujarnya.(02)
