JAKARTA, Jatengnews.id – Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menghadiri Entry Meeting pemeriksaan LKPD Tahun 2025 oleh BPK RI di Auditorium BPK Perwakilan DKI Jakarta, Kamis (2/4/2026). Agenda ini menjadi tahap awal audit terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Didampingi Wakil Ketua DPRD Muhammad Saleh dan Sekretaris DPRD Urip Sihabuddin, Sumanto menyebut kegiatan tersebut sebagai bagian penting dalam menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
Ia menegaskan, pemeriksaan BPK bukan sekadar prosedur administratif, melainkan sarana untuk memastikan bahwa APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.
“Setiap rupiah dalam APBD harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” ujarnya.
Sumanto menjelaskan bahwa DPRD memiliki peran strategis dalam proses penyusunan dan pengawasan anggaran. Oleh sebab itu, pihaknya berkomitmen memastikan kebijakan fiskal daerah selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Pada tahun anggaran 2025, DPRD Jateng menitikberatkan pada penguatan tata kelola yang transparan serta penentuan prioritas yang tepat di tengah tantangan ekonomi.
Ia menyebut dua fokus utama yang terus didorong, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan. Implementasinya dilakukan melalui dukungan terhadap sektor pendidikan, kesehatan, serta pengembangan infrastruktur ekonomi rakyat.
Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya program yang berdampak langsung, seperti penguatan UMKM, bantuan sosial yang tepat sasaran, serta perluasan kesempatan kerja.
Sumanto menambahkan, capaian opini WTP tetap menjadi target, namun bukan satu-satunya indikator keberhasilan. Ia berharap hasil audit BPK dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi perbaikan kebijakan ke depan.
“Yang terpenting adalah bagaimana anggaran mampu memberikan dampak nyata dalam menekan angka kemiskinan,” katanya.
Ia pun mengajak seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendukung proses audit secara terbuka dan kooperatif, guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (ADV)
