SOLO, Jatengnews.id – Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng untuk lebih mandiri serta inovatif dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal ini menyusul berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp1,522 triliun pada tahun 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan saat pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Pendapatan Tahun 2027 di Surakarta, Selasa (7/4/2027). Sumanto menjelaskan bahwa penurunan ini merupakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
“Pengurangan dana transfer ini menjadi tantangan yang harus dijawab dengan meningkatkan kemandirian daerah serta kreativitas dalam menggali sumber-sumber PAD,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perubahan di sektor otomotif yang turut memengaruhi penerimaan daerah. Menurutnya, penurunan penjualan kendaraan serta peralihan ke kendaraan listrik berdampak pada berkurangnya penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
“Perubahan ini menekan pendapatan pajak daerah. Pada 2025, bahkan terjadi kontraksi hingga sekitar 19,5 persen,” jelasnya.
Sumanto menekankan pentingnya penyusunan target pendapatan tahun 2027 yang realistis, namun tetap berorientasi pada optimisme. Ia meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak hanya menyampaikan angka target, tetapi juga strategi konkret, termasuk penanganan tunggakan pajak.
Ia menyoroti besarnya tunggakan PKB yang perlu segera ditangani agar tidak menjadi piutang macet yang berlarut-larut.
Di sisi lain, Sumanto mengapresiasi capaian retribusi daerah yang melampaui target hingga 123,05 persen pada 2025. Ia berharap capaian tersebut dapat dipertahankan dengan peningkatan kualitas layanan, baik di sektor BLUD maupun jasa usaha lainnya.
“Kontribusi dividen juga perlu dijaga keseimbangannya, antara setoran PAD dan kebutuhan penguatan modal usaha,” tambahnya.
Sumanto berharap Rakor Pendapatan 2027 mampu menghasilkan target yang akurat dan dapat diandalkan, guna menjaga keberlanjutan fiskal daerah. Dengan demikian, program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap berjalan optimal.
Ia juga menilai Rakor ini sebagai langkah strategis dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jawa Tengah Tahun 2027, yang merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD.
Menurutnya, capaian positif seperti pertumbuhan ekonomi 5,37 persen pada 2025 dan penurunan angka kemiskinan menjadi 9,39 persen menjadi modal penting dalam melanjutkan pembangunan daerah.
Rakor tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Wakil Gubernur Taj Yasin, pimpinan dan anggota DPRD, serta perwakilan OPD, BLUD, dan BUMD terkait. (ADV)
