KARANGANYAR, Jatengnews.id – Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menanggapi kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diterapkan setiap hari Jumat.
Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh hanya menjadi formalitas, melainkan harus dijalankan secara serius dengan pengawasan yang jelas agar benar-benar efektif.
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, seluruh ASN perlu menjalankan aturan tersebut dengan disiplin tinggi. Ia mengingatkan agar upaya penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui WFH tidak berdampak negatif pada kualitas pelayanan publik.
“WFH harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tetap diawasi. Salah satu caranya melalui sistem presensi daring sehingga kinerja tetap terpantau. Untuk sektor pelayanan publik, kehadiran langsung tetap diperlukan, dan ini sudah berjalan cukup baik,” ujar Sumanto usai menghadiri pelantikan DPC Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) Kabupaten Karanganyar, Sabtu (11/4/2026).
Terkait pelaksanaan awal kebijakan tersebut, ia menilai masih diperlukan perbaikan agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai secara optimal. Ia pun berharap seluruh ASN bisa menjalankannya dengan penuh tanggung jawab sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Selain itu, Sumanto juga menyoroti imbauan kepada ASN untuk menggunakan moda transportasi alternatif seperti bersepeda, berjalan kaki, atau memanfaatkan angkutan umum saat berangkat kerja. Menurutnya, kebijakan ini tidak hanya bertujuan menghemat BBM, tetapi juga mendorong pola hidup sehat.
Ia mengakui hingga kini masih menggunakan kendaraan pribadi untuk beraktivitas. Namun ke depan, ia mempertimbangkan berjalan kaki ke kantornya di Gedung Berlian DPRD Jateng karena jaraknya cukup dekat.
“Saat ini masih naik mobil, tapi ke depan bisa saja jalan kaki karena lokasinya tidak jauh,” katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menjelaskan bahwa penerapan WFH setiap Jumat mengikuti edaran dari pemerintah pusat. Hari Jumat dipilih karena durasi kerja yang lebih singkat sehingga dinilai lebih fleksibel.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa tidak semua ASN dapat menjalankan WFH, mengingat luasnya cakupan pelayanan pemerintah daerah.
“Di pemerintah provinsi, layanan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dari kelahiran hingga kematian. Karena itu, banyak sektor yang tetap membutuhkan kehadiran langsung,” jelasnya.
Ia menambahkan, dalam surat edaran Kementerian Dalam Negeri telah diatur jenis pekerjaan yang memungkinkan dilakukan secara daring maupun yang tetap harus dilakukan secara langsung. (ADV)
