KARANGANYAR, Jatengnews.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar berkomitmen menuntaskan program prioritas tahun 2026 meskipun menghadapi tantangan besar akibat kebijakan efisiensi anggaran pusat. Terbitnya Inpres No. 1 Tahun 2025 memberikan dampak signifikan terhadap struktur keuangan daerah, namun pemerintah memastikan program kemiskinan dan infrastruktur tetap berjalan.
Menanggapi sorotan publik terkait pengentasan kemiskinan, Sekretaris Bapperida Karanganyar, Nining Indrastuti, mengungkapkan bahwa upaya kolaboratif lintas sektor mulai menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data terbaru, angka kemiskinan di Karanganyar turun signifikan sebesar 1,1 persen, dari 9,59 persen menjadi 8,48 persen.
“Kami melakukan penanggulangan kemiskinan secara kolaboratif dengan seluruh OPD. Fokus kami tetap pada penurunan angka kemiskinan dan pemantapan kesejahteraan masyarakat,” ujar Nining.
Ketua DPRD Karanganyar, Bagus Selo, menjelaskan bahwa masa transisi pimpinan ini bertepatan dengan adanya pengurangan Dana Transfer Pusat sebesar Rp372 miliar. Penurunan terbesar terjadi pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik yang biasanya menopang pembangunan infrastruktur.
“Struktur keuangan kita memang masih sangat bergantung pada transfer pusat. Namun, fokus kita tidak berubah pada pengentasan kemiskinan, pengolahan sampah, dan pelayanan publik yang lebih transparan melalui sistem elektronik,” tegas Bagus.
Mengenai keluhan jalan rusak, Kepala DPU PR Karanganyar, Asihno Purwadi, mengakui bahwa kenaikan harga aspal global memaksa pemerintah melakukan penyesuaian Rencana Anggaran Belanja (RAB). Meski belum bisa melaksanakan pembangunan menyeluruh, DPU PR terus menyisir dan memperbaiki jalan berlubang di berbagai titik.
“Kami sudah menganggarkan perbaikan jalan. Saat ini, tim di lapangan terus bekerja memperbaiki jalan berlubang di tengah keterbatasan anggaran dan kenaikan harga material,” jelas Asihno.
Plt. Badan Keuangan Daerah (BKD), Pujiyanto, menambahkan bahwa pemerintah mengalokasikan Rp109,1 miliar khusus untuk menangani kemiskinan ekstrem melalui 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Program ini tidak hanya bertumpu pada satu dinas, melainkan melibatkan sektor pendidikan, kesehatan, hingga pekerjaan umum guna memastikan bantuan tepat sasaran melalui sistem tagging anggaran.
Dengan sinergi ini, Pemkab Karanganyar optimistis dapat menjaga momentum pembangunan dan pelayanan publik tetap maksimal, sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program di lapangan. (01).
