SEMARANG, Jatengnews.id – Peran humas pemerintah daerah kini dituntut lebih strategis dan tidak hanya sebatas aktif mengunggah informasi di website maupun media sosial.
Komunikasi publik yang terencana dinilai menjadi kunci penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
Hal itu disampaikan Pranata Humas Ahli Madya Kementerian Agama RI, Sri Hendriyani dalam kegiatan Sosialisasi Penyusunan Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah di Gedung Merah Putih Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (12/5/2026).
Menurut Sri, humas pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan berbagai kebijakan dan program kepala daerah kepada masyarakat secara tepat dan efektif.
“Humas jangan hanya sekadar rutin posting di media sosial atau website. Yang lebih penting adalah bagaimana pesan pemerintah bisa dipahami masyarakat dan membangun kepercayaan publik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, strategi komunikasi publik harus disusun secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Strategi tersebut juga harus mampu menentukan sasaran komunikasi, pesan utama, saluran komunikasi yang digunakan, hingga indikator keberhasilannya.
Sri menilai, lemahnya komunikasi pemerintah kerap memicu munculnya spekulasi dan informasi yang tidak benar di ruang publik. Karena itu, pemerintah perlu aktif menghadirkan narasi resmi agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan akurat.
“Ketika pemerintah diam, ruang informasi akan diominasi spekulasi. Di situlah hoaks dan miskomunikasi mudah berkembang,” tegasnya.
Selain memperkuat komunikasi resmi, humas pemerintah juga didorong menjalin kolaborasi dengan media massa, influencer, hingga media berbasis media sosial atau homeless media yang kini memiliki pengaruh besar di masyarakat.
“Saat ini homeless media punya engagement tinggi dan mampu menjangkau publik secara luas, sehingga perlu dirangkul dalam penyebaran informasi positif pemerintah daerah,” tambah Sri.
Sementara itu, Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Media Diskomdigi Jawa Tengah, Enrico Adrian Ramandha mengatakan, penguatan kapasitas humas pemerintah menjadi langkah penting untuk menciptakan komunikasi publik yang profesional dan responsif.
“Komunikasi publik yang baik akan meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah,” katanya.
Ia menambahkan, komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memperkuat tata kelola komunikasi publik telah dituangkan melalui Pergub Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Publik.
Melalui kegiatan tersebut, pranata humas pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah diharapkan mampu menyusun strategi komunikasi yang lebih terarah, adaptif, dan berdampak positif bagi masyarakat.(02)
