BLORA, Jatengnews.id — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Jawa Tengah meluncurkan program Kencan Bumil (Kenali dan Cek Kesehatan Ibu Hamil) di Desa Nglangitan, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Selasa (19/5/2026).
Program tersebut digagas sebagai gerakan kolaboratif untuk memperkuat pencegahan stunting serta menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) melalui pendampingan intensif terhadap ibu hamil.
Pada kesempatan yang sama, turut diluncurkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) PKK Provinsi Jawa Tengah guna mendukung pengelolaan data dan penanganan isu strategis secara lebih terukur dan cepat.
Ketua TP PKK Provinsi Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, mengatakan momentum peluncuran program tersebut harus menjadi penguat gerakan bersama dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak.
“Marilah kita jadikan momentum ini sebagai titik balik untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi secara signifikan,” ujarnya.
Menurut Nawal, peluncuran Kencan Bumil yang terintegrasi dengan SIM TP PKK merupakan langkah penting untuk mempermudah penentuan skala prioritas dalam menyelesaikan persoalan kesehatan masyarakat, khususnya terkait AKI dan AKB.
Ia menjelaskan, pemanfaatan sistem informasi diharapkan mampu membuat pelayanan terhadap ibu hamil menjadi lebih cepat, adaptif, dan terukur.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, jumlah kasus kematian ibu pada 2023 tercatat sebanyak 438 kasus. Angka tersebut turun menjadi 427 kasus pada 2024 dan kembali menurun menjadi 337 kasus pada 2025. Hingga triwulan I 2026, jumlah kasus kematian ibu tercatat sebanyak 70 kasus.
Sementara itu, angka kematian bayi juga menunjukkan tren penurunan. Pada 2023 tercatat sebanyak 4.612 kasus, turun menjadi 4.326 kasus pada 2024, dan kembali menurun menjadi 3.650 kasus pada 2025. Hingga triwulan I 2026, jumlah kasus kematian bayi tercatat sebanyak 799 kasus.
Nawal menegaskan, TP PKK Jawa Tengah akan fokus pada tiga langkah utama dalam pendampingan ibu hamil, yakni penjangkauan, peningkatan pengetahuan, dan pendampingan berkelanjutan.
“AKI ini harus kita kawal supaya angkanya tidak tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Karena itu, tiga hal ini menjadi fokus pendampingan pada masa kehamilan. Satu kader satu ibu hamil,” katanya.
Ia menambahkan, pendampingan tidak hanya dilakukan selama masa kehamilan, tetapi juga hingga masa pascapersalinan dan pengurusan administrasi. Oleh sebab itu, dibutuhkan kolaborasi berbagai unsur, mulai dari kader kesehatan, kader posyandu, hingga kader PKK.
“Ini sifatnya kolaboratif. Jadi yang pertama adalah kader-kader kesehatan, kemudian kader pos kesehatan, lalu kader-kader PKK. Tiga kader ini yang nanti akan berkolaborasi mengawal kesehatan ibu hamil,” jelasnya.
Selain faktor medis seperti hipertensi, eklamsia, perdarahan, infeksi, dan komplikasi lainnya, Nawal menilai persoalan kehamilan juga dipengaruhi faktor sosial, ekonomi, pendidikan, hingga rendahnya literasi kesehatan keluarga.
Ia juga menyoroti kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus, seperti ibu hamil penyandang disabilitas, ibu hamil usia anak, korban kekerasan seksual, kehamilan yang tidak diinginkan, hingga ibu hamil dengan HIV.
“Jangan sampai ada kelompok yang tertinggal dalam mendapatkan layanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita,” tegasnya.
Nawal optimistis sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, PKK, dan Posyandu mampu menekan angka kematian ibu, angka kematian bayi, sekaligus stunting di Jawa Tengah.
Berdasarkan data SIM PKK Jawa Tengah, saat ini terdapat 212.823 unit PKK tingkat RT dan 452.426 Dasa Wisma. Selain itu, Jawa Tengah memiliki 49.149 unit Posyandu dan 268.357 kader Posyandu bidang kesehatan. Jumlah tersebut meningkat 18.725 kader dibandingkan tahun 2025.
“Kunci keberhasilan gerakan ini adalah kolaborasi dan inklusif. Kader menjadi ujung tombak di masyarakat, tenaga kesehatan sebagai penjamin mutu layanan, pemerintah daerah sebagai penguat kebijakan, dan keluarga sebagai sistem pendukung utama bagi ibu hamil,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menilai edukasi menjadi aspek penting dalam pendampingan ibu hamil. Menurutnya, program Kencan Bumil dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terkait kesehatan ibu hamil dan langkah penanganannya.
“Dengan adanya Kencan Bumil masyarakat lebih teredukasi, pentingnya mengetahui bagaimana penanggulangannya,” katanya.
Bupati Blora, Arief Rohman, juga menyatakan dukungannya terhadap program prioritas PKK tersebut.
“Kami berharap keberadaan PKK ini bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Semoga sinergi antara pemerintah kabupaten se-Jawa Tengah dengan pemerintah provinsi dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Blora,” pungkasnya.
Kegiatan peluncuran berlangsung meriah dan dipadati ribuan warga sejak pagi hari. Berbagai layanan turut dihadirkan, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, pameran pangan, hingga layanan administrasi kependudukan anak.
Penulis : Jaka Nuswantara
Editor : Shodiqin
