SEMARANG, Jatengnews.id – Penanganan banjir di Kota Semarang tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur fisik. Edukasi masyarakat, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci penting untuk mengurangi risiko banjir yang masih kerap terjadi di sejumlah wilayah.
Hal tersebut disampaikan Pakar Hidrologi Universitas Diponegoro (Undip) sekaligus Ketua Forum Daerah Aliran Sungai (Fordas) Jawa Tengah, Prof. Dr. Ir. Sriyana, MS., menanggapi penjelasan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng terkait tantangan penanganan banjir di Ibu Kota Jawa Tengah.
Menurut Sriyana, banjir yang sempat terjadi di kawasan Ngaliyan pada pertengahan Mei lalu merupakan hasil dari kombinasi faktor alam dan perubahan tata ruang yang berlangsung selama bertahun-tahun. Berdasarkan data BMKG pada 14–15 Mei 2026, curah hujan di kawasan tersebut mencapai kategori lebat, yakni berkisar antara 50 hingga 100 milimeter per hari.
Kondisi itu memberikan tekanan besar terhadap Sub-Sistem Drainase Kali Silandak yang menjadi jalur utama aliran air dari kawasan perbukitan menuju wilayah hilir.
“Karakter Daerah Aliran Sungai (DAS) di Ngaliyan berbentuk relatif membulat. Ketika hujan deras turun, air dari berbagai arah akan bergerak hampir bersamaan menuju satu titik. Akibatnya terjadi lonjakan debit air dalam waktu singkat yang meningkatkan potensi banjir. Berbeda dengan DAS yang memanjang, aliran air datang lebih bertahap sehingga risiko banjir tidak terjadi secara mendadak,” jelas Sriyana, Jumat (29/5/2026).
Ia menambahkan, persoalan banjir tidak hanya dipengaruhi oleh curah hujan tinggi. Perubahan penggunaan lahan di kawasan hulu, meningkatnya kepadatan penduduk, serta berkurangnya area resapan air turut memperbesar dampak yang ditimbulkan.
Saat hujan deras terjadi, tanah dari kawasan perbukitan mudah tergerus dan terbawa ke wilayah hilir. Material tersebut kemudian mengendap di saluran drainase dan sungai dalam bentuk sedimentasi lumpur yang mempersempit kapasitas aliran air.
“Kondisi ini menyebabkan banyak saluran lingkungan tersumbat. Akibatnya air meluap dan menggenangi kawasan permukiman, termasuk di wilayah Purwoyoso yang beberapa waktu lalu terdampak cukup parah,” ujarnya.
Sriyana menilai Pemerintah Kota Semarang sebenarnya telah melakukan berbagai upaya melalui pembangunan infrastruktur pengendali banjir. Namun efektivitas sistem tersebut masih sering terganggu oleh persoalan klasik seperti sampah yang menyumbat drainase dan keberadaan bangunan yang berdiri di bantaran sungai.
Selain itu, semakin banyaknya pompa drainase yang harus dioperasikan juga menimbulkan tantangan tersendiri terkait kebutuhan biaya operasional dan pemeliharaan.
Karena itu, ia mendorong penerapan pendekatan kolaboratif melalui konsep Octa Helix, yakni kerja sama antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas masyarakat, media, aparat keamanan, kalangan politik, hingga lembaga pengelola sumber daya air.
“Pengelolaan tata air modern tidak bisa dilakukan secara sektoral. Semua pihak harus terlibat sesuai perannya masing-masing. Mulai dari BBWS yang menangani sungai utama, dinas teknis yang mengelola drainase, hingga masyarakat yang menjaga kebersihan lingkungan. Penanganan banjir harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Sriyana juga mengusulkan penguatan kapasitas lingkungan di tingkat RT dan RW melalui program pengelolaan sampah mandiri. Ia mendorong agar sebagian anggaran lingkungan di tingkat masyarakat dapat dimanfaatkan untuk mendukung gerakan *Zero Waste* sehingga sampah dapat dipilah dan dikelola sejak dari sumbernya.
Menurutnya, langkah tersebut bukan hanya mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir, tetapi juga mencegah sampah masuk ke saluran drainase yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama genangan dan banjir perkotaan.
Menanggapi masukan tersebut, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyatakan apresiasinya terhadap pandangan akademis yang disampaikan Prof. Sriyana. Menurutnya, analisis tersebut memperkuat pemahaman bahwa persoalan banjir merupakan masalah yang saling berkaitan mulai dari kondisi kawasan hulu, sistem drainase perkotaan, hingga perilaku masyarakat sehari-hari.
Agustina menegaskan bahwa Pemerintah Kota Semarang akan terus memperkuat koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana dalam upaya normalisasi dan pengerukan sungai. Di saat yang sama, dinas terkait juga terus melakukan pembersihan saluran serta peningkatan kapasitas drainase di berbagai titik rawan banjir.
“Kami sangat menghargai masukan dari Prof. Sriyana. Penanganan banjir memang membutuhkan kerja bersama. Selain pembangunan infrastruktur, edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting agar warga ikut menjaga saluran air, tidak menutup akses drainase, serta mulai membiasakan pemilahan sampah dari rumah,” kata Agustina.
Ia berharap sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dapat semakin diperkuat sehingga upaya pengurangan risiko banjir di Kota Semarang dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Penulis : Alif Nazzala Rizqi
Editor : Jaka Nuswantara
