SEMARANG, Jatengnews.id – Di era digital, media sosial telah menjadi etalase utama promosi destinasi wisata.
Foto-foto estetik, video singkat yang menarik, hingga ulasan perjalanan mampu memengaruhi keputusan wisatawan dalam hitungan detik.
Namun di balik derasnya arus promosi digital tersebut, muncul persoalan baru yang dinilai semakin mengkhawatirkan, yakni maraknya konten wisata yang dibuat tanpa verifikasi dan lebih berorientasi pada perburuan views serta engagement.
Fenomena ini mendapat perhatian serius dari komunitas penggiat pariwisata Generasi Pesona Indonesia (GenPI) Kota Semarang. Mereka menilai kehadiran influencer yang mengabaikan akurasi informasi dapat menjadi ancaman bagi citra dan perkembangan sektor pariwisata daerah.
Senior GenPI Kota Semarang, Kuspriyatna, mengatakan influencer memiliki peran strategis dalam membentuk persepsi publik terhadap sebuah destinasi. Karena itu, setiap informasi yang disampaikan seharusnya didasarkan pada fakta dan kondisi lapangan yang sebenarnya.
“GenPI Kota Semarang menyayangkan maraknya influencer yang hanya mengejar views dan engagement tanpa melakukan verifikasi data terlebih dahulu. Informasi yang tidak akurat dapat berdampak langsung terhadap citra pariwisata daerah,” ujarnya, Minggu (31/5/2026).
Menurutnya, penyebaran informasi yang keliru terkait destinasi wisata bukan sekadar persoalan salah informasi biasa. Dampaknya bisa dirasakan langsung oleh pelaku wisata, pengelola destinasi, hingga masyarakat sekitar yang menggantungkan perekonomian dari sektor tersebut.
Salah satu dampak yang paling sering terjadi adalah munculnya kesenjangan antara ekspektasi dan realitas. Tidak sedikit konten wisata yang menampilkan foto maupun video dengan penyuntingan berlebihan sehingga memberikan gambaran yang jauh berbeda dari kondisi sebenarnya. Akibatnya, wisatawan merasa kecewa ketika tiba di lokasi.
Selain itu, narasi negatif yang tidak terverifikasi juga berpotensi merugikan destinasi wisata. Ulasan mengenai harga, pelayanan, hingga fasilitas yang tidak berdasarkan fakta kerap menyebar dengan cepat di media sosial dan membentuk opini publik yang sulit diluruskan.
GenPI juga menemukan masih banyak konten yang memuat informasi keliru terkait tarif masuk, biaya parkir, fasilitas yang tersedia, hingga kondisi akses menuju lokasi wisata. Kesalahan informasi semacam ini sering kali membuat calon wisatawan ragu untuk berkunjung.
Yang tidak kalah memprihatinkan, sejumlah kreator konten dinilai masih mengeksploitasi unsur mistis demi meningkatkan jumlah penonton. Bangunan bersejarah atau kawasan wisata tertentu kerap dibumbui cerita horor yang belum tentu benar, sehingga menggeser nilai sejarah, budaya, dan edukasi yang seharusnya menjadi daya tarik utama destinasi tersebut.
“Hoaks semacam ini dapat menyebabkan penurunan minat kunjungan dalam jangka pendek karena wisatawan cenderung memilih destinasi lain yang dianggap lebih jelas dan terpercaya informasinya,” jelas Kuspriyatna.
Ia menambahkan, jika informasi menyesatkan terus berulang, kepercayaan masyarakat terhadap sumber informasi wisata akan semakin menurun. Kondisi ini bahkan dapat berdampak pada kredibilitas informasi resmi yang disampaikan pemerintah maupun pengelola destinasi.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, GenPI Kota Semarang terus memperkuat berbagai program edukasi literasi digital. Salah satunya melalui kampanye “Saring Sebelum Sharing” yang mengajak masyarakat untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
Melalui kampanye tersebut, masyarakat didorong untuk mencari referensi dari sumber resmi seperti akun pemerintah, pengelola destinasi, maupun kanal informasi milik komunitas pariwisata yang kredibel sebelum memutuskan berkunjung ke suatu tempat.
Selain itu, GenPI juga aktif memproduksi konten validatif yang berbasis data lapangan. Konten tersebut berisi informasi aktual mengenai harga tiket, jam operasional, fasilitas, hingga rute menuju destinasi wisata sehingga wisatawan memperoleh gambaran yang lebih akurat.
Upaya lainnya dilakukan melalui penyelenggaraan workshop literasi digital bagi komunitas kreator konten lokal. Dalam kegiatan tersebut, peserta dibekali pemahaman mengenai etika promosi wisata, teknik verifikasi data, serta tanggung jawab dalam membangun narasi positif dan informatif tentang destinasi.
Kuspriyatna menilai upaya melawan hoaks pariwisata tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Karena itu, GenPI mendorong kolaborasi model *triple helix* yang melibatkan pemerintah, komunitas pariwisata, dan influencer yang memiliki integritas.
Dalam konsep tersebut, pemerintah berperan sebagai penyedia data dan regulator, komunitas seperti GenPI maupun Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) menjadi jembatan informasi di tingkat akar rumput, sementara influencer yang kredibel diharapkan menjadi contoh dalam menciptakan konten yang akurat, edukatif, dan bertanggung jawab.
“Pariwisata tidak hanya membutuhkan promosi yang masif, tetapi juga informasi yang benar. Ketika semua pihak mengedepankan akurasi dan etika, maka kepercayaan wisatawan akan terjaga dan citra destinasi dapat berkembang secara berkelanjutan,” pungkasnya.
Penulis : Alif Nazzala Rizqi
Editor : Jaka Nuswantara
