SEMARANG, Jatengnews.id – Pemerintah Kota Semarang menegaskan komitmennya untuk mengintegrasikan aspirasi masyarakat ke dalam arah pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan saat Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang dengan agenda Penetapan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Tahun 2027 di ruang sidang paripurna DPRD, Rabu (3/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Iswar menerima secara resmi dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang berisi berbagai usulan dan kebutuhan masyarakat hasil serapan anggota dewan di lapangan. Kehadirannya mewakili Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti.
Membacakan sambutan wali kota, Iswar menegaskan bahwa Pokir DPRD merupakan representasi langsung suara masyarakat yang diperoleh melalui reses, kunjungan lapangan, dialog dengan warga, hingga pengamatan terhadap berbagai persoalan dan potensi di setiap wilayah Kota Semarang.
“Pokok-Pokok Pikiran DPRD adalah cerminan kebutuhan dan harapan warga. Karena itu, dokumen ini menjadi bagian penting dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah,” ujar Iswar.
Menurutnya, Pemerintah Kota Semarang akan melakukan penelaahan secara cermat terhadap seluruh usulan yang masuk agar dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Setiap program yang diusulkan juga akan diselaraskan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, regulasi yang berlaku, serta kemampuan fiskal daerah.
Iswar menekankan bahwa proses harmonisasi tersebut bukan berarti mengurangi substansi aspirasi masyarakat. Sebaliknya, langkah itu dilakukan agar program pembangunan memiliki dampak yang lebih besar, saling terintegrasi, dan mampu menjawab kebutuhan warga secara berkelanjutan.
“Penyelarasan dilakukan agar setiap program memiliki daya ungkit yang kuat, saling terhubung satu sama lain, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, tema pembangunan Kota Semarang tahun 2027 akan berfokus pada **pengembangan pariwisata dan ekonomi kerakyatan berbasis produk unggulan daerah**. Tema tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing daerah sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Selain sektor ekonomi dan pariwisata, dokumen Pokir DPRD juga menyoroti berbagai persoalan perkotaan yang masih menjadi perhatian bersama. Di antaranya penanganan banjir, pengelolaan sampah, peningkatan kualitas lingkungan, serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.
Pemerintah Kota dan DPRD, lanjut Iswar, memiliki komitmen yang sama untuk memastikan pembangunan berjalan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan keberlanjutan lingkungan.
“DPRD menghadirkan aspirasi masyarakat, pemerintah menerjemahkannya menjadi kebijakan dan program, sementara masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan. Kolaborasi yang baik antara legislatif dan eksekutif ini harus terus dijaga demi kemajuan Kota Semarang,” pungkasnya.
Penulis : Alif Nazzala Rizqi
Editor : Jaka Nuswantara
