SEMARANG, Jatengnews.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan selama musim kemarau 2026.
Selain melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan bersama pemerintah kabupaten/kota, distribusi bantuan air bersih terus digencarkan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, seluruh bupati dan wali kota telah memetakan daerah yang berpotensi mengalami krisis air bersih. Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan yang sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.
“Para bupati dan wali kota sudah membuat mapping. Sudah dipetakan mana daerah-daerah yang kekeringan,” kata Luthfi seusai menghadiri Tasyakuran HUT ke-27 PP Polri Cabang Batang, Sabtu (11/7/2026).
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, sebanyak 16 kabupaten/kota telah menetapkan status siaga kekeringan, yaitu Sukoharjo, Demak, Temanggung, Brebes, Kendal, Sragen, Banjarnegara, Purbalingga, Grobogan, Kabupaten Semarang, Pemalang, Wonosobo, Purworejo, Wonogiri, Kota Salatiga, dan Kota Tegal.
Luthfi menegaskan, pemerintah provinsi akan menindaklanjuti hasil pemetaan tersebut bersama perangkat daerah terkait agar penanganan dapat dilakukan secara tepat sasaran.
“Prinsipnya, bupati dan wali kota sudah punya data. Tinggal kita mengeksekusi kegiatannya,” ujarnya.
Sebagai bentuk penanganan darurat, sejak 5 Juni hingga 14 Juli 2026 telah disalurkan 3.258.000 liter air bersih melalui 660 tangki kepada 30.378 kepala keluarga atau sekitar 81.297 jiwa di 15 kabupaten terdampak, meliputi Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Purworejo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Sragen, Grobogan, Jepara, Demak, Kabupaten Semarang, dan Pemalang.
Penyaluran bantuan dilakukan melalui kolaborasi antara Pemprov Jawa Tengah, pemerintah kabupaten, BPJS Kesehatan, Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, serta BUMD Tirta Satria melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Selain penanganan darurat, pemerintah juga menyiapkan langkah jangka menengah dan panjang untuk mengurangi dampak kekeringan. Upaya tersebut meliputi pemeliharaan sumur bor komunal, penguatan infrastruktur penyediaan air bersih, peningkatan manajemen logistik, konservasi sumber daya air, hingga edukasi kepada masyarakat agar menggunakan air secara bijak selama musim kemarau.
Sebagai langkah penguatan koordinasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur tentang Antisipasi Bencana Kekeringan serta Kebakaran Hutan dan Lahan pada 9 Juni 2026. Surat edaran tersebut menjadi pedoman bagi seluruh pemerintah daerah dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana selama musim kemarau.
Penulis : Jaka N
Editor : Shodiqin
