SEMARANG, Jatengnews.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam audiensi bersama Jateng Guyub di Rumah Rakyat, Kompleks Gubernuran Jawa Tengah, Jumat (24/7/2026).
Sejumlah persoalan yang diangkat, mulai dari tata niaga tebu, konflik agraria, pertambangan, hingga infrastruktur, telah masuk dalam proses penyelesaian sesuai kewenangan masing-masing.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, Rumah Rakyat dibuka sebagai wadah komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Menurutnya, setiap aspirasi yang disampaikan warga akan diproses melalui mekanisme pemerintahan.
“Saya senang sekali Bapak-bapak telah datang ke sini. Dari kemarin draft-nya sudah disiapkan oleh Pak Asisten. Masalah tebu sudah ada penyelesaian, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Jadi inilah wajah rumah gubernur adalah rumah rakyat,” ujar Luthfi.
Ia menjelaskan, tindak lanjut terhadap laporan masyarakat telah dilakukan sejak pertemuan pertama dengan perwakilan Jateng Guyub beberapa hari sebelumnya. Seluruh perangkat daerah tetap bekerja menginventarisasi persoalan meski dirinya menjalankan agenda pemerintahan di sejumlah daerah.
“Itulah mekanisme daripada pemerintahan. Bukan one man show, bukan Superman,” tegasnya.
Salah satu langkah yang telah disiapkan yakni penyediaan 56 truk angkutan tebu untuk membantu petani di Kabupaten Blora. Program tersebut menjadi respons atas keluhan yang disampaikan masyarakat terkait distribusi hasil panen.
Dalam kesempatan itu, Luthfi juga menegaskan komitmennya menjaga integritas dunia pendidikan. Ia meminta seluruh SMA Negeri di Jawa Tengah tidak melakukan praktik titip-menitip maupun pungutan yang melanggar aturan.
“Tidak ada satu pun SMA di tempat kita yang titip-titip. No titip, no jastip. Kalau ada, saya copot kepseknya,” katanya.
Menanggapi adanya laporan dugaan kriminalisasi warga di Blora, Luthfi menegaskan pemerintah provinsi tidak dapat mencampuri proses hukum. Namun, Pemprov siap memberikan pendampingan serta memfasilitasi koordinasi dengan instansi terkait apabila diperlukan.
“Kalau pendampingan oke. Tetapi aspek penegakan hukum itu ada di kepolisian, ada di kejaksaan bukan di gubernuran,” ujarnya.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah, Iwanuddin Iskandar, mengatakan seluruh masukan dari Jateng Guyub telah diterima dan akan ditindaklanjuti. Menurutnya, persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun kabupaten/kota juga akan dikoordinasikan agar memperoleh penyelesaian.
“Kami telah menerima seluruh masukan masyarakat yang menurut kami sangat bagus,” kata Iwan.
Koordinator Jateng Guyub, Joko Priyanto, mengapresiasi keterbukaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menerima aspirasi masyarakat. Ia berharap komunikasi yang telah terjalin dapat terus berlanjut sehingga berbagai persoalan di daerah dapat diselesaikan secara bertahap.
Penulis : Jaka N
Editor : Shodiqin
