Beranda Daerah Gus Yasin Ungkap Evaluasi KPK, Pemprov Jateng Diminta Tak Ulangi Kasus Pati...

Gus Yasin Ungkap Evaluasi KPK, Pemprov Jateng Diminta Tak Ulangi Kasus Pati dan Sukoharjo

Dari KPK memberikan masukan-masukan buat kita tentang perbaikan-perbaikan APBD. Yang kedua, ya biasalah evaluasi tahunan

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin. (Foto : Kamal)
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin. (Foto : Kamal)

SEMARANG, Jatengnews.id – Wakil Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Taj Yasin Maimoen atau Gus Yasin mengungkap adanya sejumlah masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Tengah.

Masukan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi (Rakor) KPK dengan Pemprov Jateng di Gedung B komplek Gubernuran Jalan Pahlawan, Rabu (19/8/2026).

Menurut Gus Yasin, masukan tersebut salah satunya berkaitan dengan upaya memperbaiki pengelolaan APBD agar persoalan yang sebelumnya terjadi di sejumlah daerah tidak kembali terulang.

“Dari KPK memberikan masukan-masukan buat kita tentang perbaikan-perbaikan APBD. Yang kedua, ya biasalah evaluasi tahunan,” kata Gus Yasin saat ditemui usai acara Rakor.

Ia menyebut evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah melakukan pembenahan terhadap tata kelola pemerintahan.

Gus Yasin menegaskan, berbagai kejadian yang terjadi di sejumlah daerah di Jawa Tengah menjadi perhatian agar tidak kembali terjadi pada masa mendatang.

“Evaluasi aja, kejadian-kejadian kemarin itu, awas, jangan terulang lagi,” ujarnya.

Ia kemudian menyinggung sejumlah daerah yang sebelumnya menjadi perhatian, di antaranya Pati, Blora, Pemalang, Pekalongan, hingga Sukoharjo.

“Dari kita kan sudah ada banyak ya, dari Pati, mengenai Pati, terus mana lagi kemarin? Cilacap, Pemalang, Pekalongan, terus Sukoharjo,” katanya.

Selain itu, Gus Yasin menyebut pihak KPK juga memberikan penjelasan dan masukan kepada pemerintah daerah.

Menurutnya, masukan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov Jateng untuk memperbaiki tata kelola, khususnya dalam pengelolaan anggaran daerah.

Memastikan evaluasi tersebut tidak sekadar menjadi catatan, tetapi diharapkan dapat menjadi peringatan bagi pemerintah daerah agar lebih berhati-hati dalam menjalankan program dan menggunakan anggaran.

Dengan adanya evaluasi dari KPK, Pemprov Jateng didorong untuk memperkuat pengawasan serta memastikan pengelolaan APBD berjalan sesuai aturan dan tidak menimbulkan persoalan serupa di kemudian hari.

Penulis  : Muhammad Kamal

Editor     : Alif Nazzala Rizqi

Exit mobile version