SEMARANG, Jatengnews.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyambut positif wacana pengalihan status kepegawaian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.
Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan, usulan tersebut saat ini menjadi bagian dari pembahasan para kepala daerah bersama pemerintah pusat.
Menurutnya, pengalihan pembiayaan P3K paruh waktu ke pemerintah pusat berpotensi memberikan dampak positif terhadap kemampuan fiskal daerah.
“Kalau itu diusulkan ke Pemerintah Pusat, diusulkan oleh para gubernur, kepala-kepala daerah, kita juga melihat porsi keuangan kita, APBD kita,” kata Taj Yasin kepada awakmedia.
Ia menilai, apabila pembiayaan P3K paruh waktu nantinya ditanggung pemerintah pusat, kondisi tersebut akan memberikan ruang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mengalokasikan APBD pada kebutuhan pembangunan lainnya.
“Kalau itu ditarik, ya kita bisa bersama-sama. Pasti senang itu,” ujarnya.
Taj Yasin bahkan menyebut pengalihan tersebut akan memberikan keuntungan dari sisi fiskal bagi Pemprov Jateng.
“Secara fiskal bagus, sangat bagus. Untuk kami membangun Jawa Tengah,” katanya.
Taj Yasin menegaskan bahwa teknis pelaksanaan, termasuk mekanisme pengalihan dan tahun penerapannya, masih menunggu kebijakan pemerintah pusat.
“Kalau paruh waktu, terus dari tahun berapa, kita bikin juknisnya saja dari pemerintah nanti pusat, dari Kemendagri kan ada,” katanya.
Menurut Taj Yasin, kebijakan tersebut tentu telah melalui pertimbangan pemerintah pusat, termasuk konsekuensi dan dampaknya terhadap daerah.
“Kebijakannya tentu saja sudah dipertimbangkan dari situ, pasti ada dampak positifnya,” ujarnya.
Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno menambahkan, jumlah tenaga pendidik yang berada dalam lingkup Pemprov Jateng mencapai lebih dari 16 ribu orang.
“Tenaga pendidik kalau guru dan P3K kita ada di atas 16 ribu,” ujar Sumarno.
Tenaga pendidik tersebut berada di bawah kewenangan Pemprov Jateng, termasuk guru yang mengajar pada jenjang SMA dan SMK.
Namun, Sumarno belum merinci berapa jumlah P3K paruh waktu secara khusus maupun besaran anggaran yang dialokasikan Pemprov Jateng untuk membayar gaji mereka.
Ia menjelaskan, penganggaran untuk tenaga pendidik tidak dipisahkan secara khusus dalam satu klaster anggaran guru.
Jika kebijakan tersebut terealisasi, pengalihan pembiayaan P3K paruh waktu ke pemerintah pusat berpotensi mengurangi tekanan belanja pegawai dalam APBD daerah. Bagi Pemprov Jateng, ruang fiskal yang lebih longgar dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik lainnya.
Penulis : Muhammad Kamal
Editor : Alif Nazzala Rizqi
