Semarang, Jatengnews.id — Puluhan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari berbagai daerah di Jawa Tengah (Jateng) mendatangi Kantor DPD RI Provinsi Jawa Tengah, Senin (21/7/2025).
Kedatangan mereka untuk melakukan audiensi dengan Anggota DPD RI, Dr. Muhdi, terkait tuntutan percepatan relokasi atau pemindahan tugas yang selama dua tahun terakhir belum juga terealisasi.
Baca juga : BKD Jateng Angkat Bicara Soal Demo Guru PPPK 2021
Perwakilan Forum Relokasi PPPK Guru Jateng, Taofiq Hadiyanto, menyampaikan bahwa hingga kini masih banyak guru PPPK yang mengalami berbagai persoalan di tempat tugas.
“Sudah dua tahun ini TPG (Tunjangan Profesi Guru) kami tidak cair karena tidak punya jam mengajar. Bahkan ada yang harus menempuh ratusan kilometer dari rumah ke sekolah setiap minggu,” ujar Taofiq kepada Jatengnews.id.
Taofiq mencontohkan, ada seorang guru asal Cilacap yang ditempatkan di Rembang, dengan jarak pulang-pergi mencapai lebih dari 1.000 kilometer setiap pekan. Kondisi ini membuat banyak guru menyebut diri mereka sebagai “PJK” — Pulang Jumat, Kembali Ahad.
Tak hanya soal jarak, para guru juga menghadapi ketidaksesuaian antara SK jabatan dan mata pelajaran yang diajarkan. Ada guru dengan SK sebagai pengajar PJOK (Pendidikan Jasmani), namun justru mengajar TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) atau bahkan Sosiologi karena kebutuhan sekolah.
“Kalau SK dan tugas tidak sesuai, otomatis sertifikasi TPG tidak akan cair sampai kapan pun,” tambah Taofiq.
Para guru mengaku telah beberapa kali menggelar audiensi dengan Dinas Pendidikan dan BKD Jawa Tengah, namun belum mendapatkan solusi nyata.
Mereka berharap DPD RI Provinsi Jawa Tengah bisa menjadi jembatan komunikasi yang efektif dengan pemerintah provinsi.
“Pak Muhdi menyampaikan bahwa sebenarnya relokasi bisa dilakukan, bahkan melalui sistem. Tidak harus menunggu surat-menyurat manual,” jelas Taofiq.
Data dari Forum Relokasi PPPK Guru Jateng mencatat, sekitar 600 guru PPPK di Jawa Tengah mengalami empat jenis permasalahan utama. 300 guru ditempatkan sangat jauh dari domisili, 150 guru tidak memiliki jam mengajar atau kurang dari standar, Sisanya mengalami ketidaksesuaian antara SK jabatan dan mata pelajaran yang diajarkan.
Beberapa guru menghadapi TPG yang tidak cair akibat kondisi tersebut. Permasalahan ini tersebar di berbagai kabupaten/kota seperti Semarang, Demak, Kudus, Pati, hingga Rembang.
Baca juga : Pemkab Karanganyar Pecat Guru PPPK Caleg
“Kami minta ada percepatan penyelesaian. Sudah dua tahun kami menunggu tanpa kejelasan. Kalau bisa diselesaikan lewat sistem, kenapa harus menunggu lagi?” tutup Taofiq. (03)
