SEMARANG, Jatengnews.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan komitmennya menindaklanjuti pidato kenegaraan Presiden RI Prabowo Subianto yang disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI.
Fokus utama pidato Presiden, yaitu penghapusan kemiskinan ekstrem dan swasembada pangan, disambut dengan optimisme dan kesiapan oleh jajaran pimpinan daerah.
Ketua DPRD Jateng, Sumanto, menyebut pidato Presiden menjadi momentum yang membangkitkan semangat daerah untuk mengambil peran lebih besar dalam pembangunan nasional, terutama dalam menjawab tantangan kemiskinan ekstrem.
Baca juga: Ali Mufiz Apresiasi 80 Tahun Jawa Tengah: Infrastruktur Bagus, Konflik Sosial Turun
“Kami menyadari bahwa menghapus kemiskinan ekstrem bukan hal mudah, tapi ini tugas sejarah yang harus kita perjuangkan. Mereka yang miskin juga punya hak hidup layak sebagai warga negara,” ungkap Sumanto usai mengikuti sidang secara daring di Gedung DPRD Jateng, Jumat (15/8/2025).
Ia mengajak semua unsur eksekutif, legislatif, ASN, pengusaha, dan masyarakat untuk bersatu dalam mengatasi persoalan sosial ini.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa penanganan kemiskinan ekstrem tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Butuh kerja kolaboratif yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), dunia usaha, dan lembaga terkait.
“Kita tidak bisa berharap pada satu orang. Ini kerja super team, bukan superman. Semua harus bergerak bersama,” tegas Luthfi.
Menurutnya, indikator-indikator kemiskinan seperti akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan bantuan sosial harus ditangani secara simultan dan terpadu. Ia juga mengungkapkan bahwa program graduasi kemiskinan ekstrem sudah menunjukkan hasil positif di beberapa wilayah, seperti Kabupaten Brebes.
“Yang sudah tidak layak menerima bantuan, harus diberdayakan. Kita dorong masyarakat untuk mandiri. Miskin itu bukan takdir. Itu tantangan yang bisa kita atasi,” tambahnya.
Dalam bidang ketenagakerjaan, Luthfi mengungkapkan masih banyak pekerjaan tersedia, namun tidak semua bisa terserap karena minimnya keterampilan tenaga kerja. Solusinya adalah memperkuat pendidikan vokasi dan merevitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK).
“BLK kita harus relevan. Hasil pelatihannya harus langsung terserap oleh industri. Kita koneksikan dengan investasi yang masuk ke daerah,” jelasnya.
Selain itu, Jateng juga bersiap mendukung target nasional swasembada pangan. Seluruh infrastruktur pendukung ditargetkan selesai pada akhir 2025, agar pada 2026 Jateng bisa menjadi kekuatan pangan nasional.
Baca juga: Pemprov Jateng Usulkan Hutan Muria Jadi Taman Hutan Rakyat
“Jawa Tengah ini penyumbang pangan besar. Kita siap bantu negara jaga ketahanan pangan. Yang penting sekarang infrastruktur kita rampungkan dulu,” ujarnya.
Soal stabilitas harga, Luthfi menegaskan bahwa pihaknya sudah menjalankan berbagai program seperti Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar, serta bekerja sama dengan Bulog dan BUMD. Untuk penegakan hukum terhadap pelaku kecurangan pangan seperti beras oplosan, ia menyerahkannya kepada aparat dan Satgas Pangan.
“Kita sudah koordinasi. Kalau ada pelanggaran, tindak tegas. Jangan sampai rakyat dirugikan oleh spekulan,” pungkasnya.(02)
