SEMARANG, Jatengnews.id – Pemkot Semarang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memperkuat langkah mitigasi banjir pascaperistiwa banjir besar pada 23 Oktober hingga 5 November 2025.
Kepala BPBD Kota Semarang, Endro Pudyo Martantono, mengatakan hasil asesmen pascabanjir menunjukkan perlunya percepatan penguatan di sejumlah titik rawan, khususnya kawasan Kaligawe. Salah satu langkah prioritas adalah memperlancar aliran air melalui penguatan sodetan Unissula.
Baca juga : Gubernur Jateng Tinjau Sodetan Sungai Sayung, Terobosan Atasi Banjir di Jalur Pantura Demak
“Beberapa hari ke depan kami fokus memperkuat sodetan Unissula agar air bisa cepat mengalir dan tidak menumpuk di Kaligawe,” ujarnya, Selasa (11/11/2025).
Endro menjelaskan, terdapat lima langkah utama mitigasi jangka pendek yang akan dijalankan dalam tiga bulan ke depan, yakni:
1. Percepatan dan penguatan sodetan Unissula Kaligawe,
2. Optimalisasi drainase dan pompa, termasuk penambahan unit besar dan pompa cadangan,
3. Penguatan sistem peringatan dini melalui sirine, SMS blast, dan kanal resmi Pemkot,
4. Peningkatan kesiapan logistik darurat seperti sembako, air bersih, dan obat-obatan,
5. Penataan wilayah rawan dengan menertibkan galian dan bangunan liar di bantaran sungai.
Dalam dua pekan ke depan, BPBD juga memprioritaskan pembersihan sedimentasi, perbaikan saluran dan jalan, pendirian posko cepat tanggap di tiap kecamatan, serta aktivasi tim pemantauan cuaca selama 24 jam.
Endro menambahkan, dukungan dari pemerintah pusat dibutuhkan untuk memperkuat infrastruktur pengendali banjir, seperti penambahan pompa besar dan genset, percepatan pembangunan tanggul laut, serta alokasi dana tak terduga (BTT) dan dana rehabilitasi-rekonstruksi.
Banjir yang melanda akhir Oktober lalu berdampak pada 63.400 jiwa atau 21.125 kepala keluarga di 20 kelurahan, terutama di Genuksari, Gebanganom, Kaligawe, dan Trimulyo, serta menimbulkan empat korban jiwa.
Baca juga : Unissula Hibahkan Tanah untuk Sodetan, Agustina Apresiasi Langkah Tanggulangi Banjir Kaligawe
“Melalui kolaborasi lintas pihak—pemerintah daerah, provinsi, hingga pusat—kami berharap risiko banjir serupa bisa diminimalisir,” pungkas Endro. (03)
